Penyaluran Prog. RTLH Dinas Sosial Kab.Asahan Diduga Cacat Hukum

SOROTKASUSNEWS.NET – ASAHAN : Anggran APBD kabupaten Asahan tahun 2017 sebesar Rp. 13 Miliar yang diperuntukan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibagi untuk 2000 penerima manfaat program RTLH.

Dalam pelaksanaannya banyak masyarakat Sei Kepayang sebagai penerima manfaat mengeluh karena ada oknum oknum pendamping dalam penyaluran anggaran melakukan pemotongan anggaran. Bahkan ada juga rumah yang hingga kini belum kerjakan. DPP LSM Forpotda dan DPP LSM Observasi sangat menyayangkan hal ini, dengan banyaknya laporan yang masuk.

Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, DPP LSM Forpotda dan DPP LSM Observasi melalui surat No 003/koalisi/VI/2018 telah melaporkan penanggung jawab program RTLH yakni Sahrizal dan Ahmad Syafril Sirait selaku pendamping SK Camat Sei Kepayang, Syailan Panjaitan selaku Kasi Kessos Kec Sei Kepayang dan H Asmuni SH selaku Camat Sei Kepayang kepada Inspektorat Pemkab Asahan, Kejari Kabupaten Asahan, dan Kapolres Asahan tertanggal 20 Juni 2018, dengan lampirkan surat pernyataan dari warga yang dibubuhi materai 6000 sebanyak 4 orang warga.

Informasi yang di himpun dari salah seorang warga yang bernama DD menuturkan bahwa dirinya menerima bahan bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 4.965.000, ditambah ongkos tukang sebesar Rp 650.000, sehingga total nya berjumlah Rp. 5,615,000,-

Jika dibandingkan dengan anggaran yang dianggarkan dari pagu APBD tahun 2017 untuk program RTLH sebesar Rp.13 miliar yang di bagi dengan 2000 penerima manfaat, jelas nominalnya sebesar Rp. 6,500,000 ,- per penerima manfaat, sehingga ada selisih sebesar Rp 885,000,- dan ini tidak jelas diperuntukan untuk apa.

Ishak Sitorus salah satu warga yang juga mendapatkan bantuan RTLH hingga kini rumahnya belum dikerjakan, sebab pendamping hanya memberikan beberapa bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 1 jt sehingga kemana sisa dana Rp 5.500.000.

Belum lagi nasib yang dialami oleh Saudah yang menerima bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 4.765.000, yang seharusnya bahan material tersebut seharga Rp 5.850.000, ditambah ongkos tukang Rp 650.000, dan ini juga sisa anggaran sebesar Rp 1.085.000 tidak jelas diperuntukan untuk apa.

Hal lain juga diungkapkan Adnan Kashogi Siagian yang mengaku semula namanya terdaftar sebagai penerima manfaat, namun saat oknum pendamping datang untuk meminta sejumlah uang kepadanya, karena tidak disanggupinya, akhirnya oknum pendamping tersebut mengalihkan kerumah warga lainnya yang tepat didepan rumahnya.

Sampai berita ini dilansir. pihak Inspektorat Pemkab Asahan, Kejari Asahan serta Kapolres Asahan belum melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pendamping Program RTLH dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten Asahan tahun 2017, sehingga tercatat ada dugaan kerugian Negara dalam pelaksanaan penyaluran program RTLH.

Selain raibnya anggaran yang di salurkan, proses pencairannya juga di duga cacat hukum dikarenakan yang seharusnya pencairan langsung di ambil oleh penerima manfaat di Bank yang telah di tunjuk yang sebelumnya proses pencairan melalui transfer bank ke rekening masing – masing penerima manfaat, tapi saat pencairan tersebut, penerima manfaat tidak diikut sertakan, melainkan oknum pedampingnya yang melakukan proses pencairan dana RTLH.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Asahan, Des Suprianto, MPd, ketika di konfirmasi awak media di ruang kerjanya, Senin (2/7) tidak berada di tempat, Namun salah seorang Kasi di Dinas tersebut mengatakan bahwa pihak Dinas Sosial melakukan penyaluran dana tersebut dan di transfer ke tekening masing masing si penerima manfaat dan tidak ada pemotongan,

” Kalau di Dinas ini tidak ada melakukan pemotongan bang, karena penyalurannya langsung ke rekening si penerima, ” katanya, Kalau abang mau kinfirmasi langsung aja ke Kepala Dinas. ujar Kasi itu menyarankan. (Roel/Ksrn)




Tinggalkan Balasan