Fakta Anggota DPRD Sumut Lakukan Korupsi Berjamaah, Gelembungakan 5 Miliar Biaya Perjalanan Dinas

SOROTKASUSNEWS.NET – MEDAN : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu per satu dari 38 anggota DPRD Sumut periode 2009‑2014 dan 2014‑2019 tersangkut kasus dugaan menerima suap/korupsi dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Berdasarkan hasil pantauan awak media, mantan anggota DPRD Provinsi Sumut yang telah di amanahkan oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat yang ditangkap KPK kerena telah menerima suap adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring.Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut mengendus adanya praktik dugaan korupsi 100 anggota DPRD Sumut dan 21 aparatur sipil negara (ASN) pada Sekretariat DPRD (Setwan).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sumut No 47.C/LHP/XIII.MDN/05/2018 Buku III Tertanggal 21 Mei 2018 menyebut, para wakil rakyat yang melakoni pelesiran berjumlah 121 orang itu, ditemukan pembayaran belanja pada Setwan tak sesuai fakta sebesar Rp 5,43 miliar.

Ratusan elite partai politik (parpol) yang bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) pun wajib mencicil biaya perjalanan dinasnya ke Bendahara DPRD Sumut.

Mereka para anggota DPRD mengembalikan uang perjalanan dinas tahun anggaran 2017 ke beberapa daerah, seperti Palembang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok dan Makassar.

Tiga anggota DPRD Sumut yakni Sekretaris Komisi D (Fraksi PDIP) DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Komisi A (Fraksi PAN) DRPD Sumut Muhri Fauzi Hafiz dan Wakil Ketua Komisi A DRPD Sumut (Fraksi Partai Demokrat) Muhri Fauzi Hafiz, mengaku diimbau mengembalikan uang.

Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis mengatakan, sudah ada pengembalian uang dari anggota dewan yang disetor langsung ke Bendahara Dewan dan diteruskan ke Bank Sumut.

Untuk angka detail yang sudah dikembalikan, Erwin mengaku tidak mengetahuinya.

“Sebelum LHP (sudah dikembalikan). Waduh, makanya kubilang tanya keuangan atau bendahara. Orang itu lebih tahu karena yang menerima uang mereka, bukan saya. Saya enggak hafal jumlahnya. Bendahara yang menerima untuk ditransfer ke Bank Sumut ,” Ungkap Erwin

Atas temuan BPK tersebut, Erwin mengatakan telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan cara menyurati pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran. Ia sudah menyurati anggota dewan yang terlibat dalam pelesiran untuk segera mengembalikan uang.

“Yang penting saya sudah menyurati semua. Makanya tanya di sana (bendahara). Mana hafal saya. Yang penting kami sudah tindak lanjuti dan dalam LHP itu dibilang ada 60 hari. Ya, tunggulah 60 hari. Orang memang di situ diberikan waktu 60 hari. Dari yang dikembalikan itu, sudah lebih dari separuh pun. Tinggal hanya beberapa orang lagi yang belum,” Tambahnya

Erwin juga mengaku, sebagaian anggota dewan telah mengembalikan uang perjalanan dinas itu dengan cara mencicilnya ke Bendahara Dewan.

“Dicicil. Mudah‑mudahan sebelum 60 hari bisa selesai,” ujarnya.

Menurut Erwin anggota dewan yang mengembalikan uang ke BPK sesuai temuan sebenarnya merugi.

“Memang rugilah. Orang kenyataannya empat hari menginap. Tapi tidak ada pesawat di Lombok pada hari ketiga tepatnya sore. Jadi mereka harus transit ke Jakarta mengejarkan pulang ke Medan. Tapi sudah jadi temuan BPK enggak bisalah. Harus dipulangkan, mana bisa kita apain. Namanya juga temuan BPK, enggak dibenarkannya dan harus dipulangkan,” Lanjut Erwin

Bendahara DPRD Sumut Safril mengatakan, sudah melakukan tugasnya dengan cara melayangkan surat kepada anggota dewan dengan perintah segera mengembalikan uang kepada bendahara.

“Kalau enggak mau transfer enggak masalah. Tapi tahulah dewan‑dewan ini. Nanti telat membayar, awak yang kena. Kooperatif, kok. Sudah pastilah. Enggak mungkinlah dewan menantang,” kata Safril.

Dipicu rasa ketakutan akan jadi temuan korupsi kasus ini membuat pihaknya dua kali melayangkan surat kepada anggota dewan, yang isinya untuk segera mengembalikan uang sesuai temuan yang dirilis BPK.

“Secara administrasi harus dan sudah kami surati. Kalau enggak kami surati, apa reaksi kami. Kalau enggak ada reaksi, berarti kami menunda‑nunda, kan, begitu. Kalau misalnya tidak ada reaksi, kami surati lagi. Itulah tugas kami dari sekretariat,” ujarnya.

Saat proses pengembalian uang, imbuhnya, sempat terjadi polemik di antara anggota dewan. Seperti, dewan yang belum mengakui kesalahannya dan belum berkeinginan mengembalikan uang.

Kasus lain, yang dikenal dengan istilah korupsi beramai-ramai atau korupsi berjamaah, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009‑2014 dan 2014‑2019, pada pada 3 April 2018. Merke menerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Fee untuk tiap anggota DPRD Sumut itu disebut berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. KPK menahan empat orang di antaranya, yakni , Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung. Sebelumnya, Jumat (29/6) lalu, KPK menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara 2009‑2014 lainnya Fadly Nurzal.

Kepala BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengakui indikasi penyelewengan perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD Sumut beragam.

“Temuannya kurang lebih Rp 5 miliar. Sudah dikembalikan berapa miliar, ada sisa. Waduh, posisi sekarang berapa pastinya yang sudah dikembalikan, saya enggak ingat,” kata Ambar saat ditemui usai acara workshop Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah, Jumat (29/6/2018) lalu.

Beragam permasalahan yang ditemukan BPK mulai dari bukti pertanggungjawaban akomodasi tidak sesuai tempat penginapan sebenarnya, kelebihan pembayaran biaya penginapan dan pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan

“Macam‑macam bermasalah. Bisa jadi harinya kurang, biaya hotel enggak sesuai atau pesawatnya enggak sesuai. Perjalanan dinas macam‑macam permasalahannya,” Tutupnya. (Skn/net)

 

 

 

 




Tinggalkan Balasan