Leasing PTMF Diduga Lakukan Perampasan Mobil Milik Konsumen, Dibantu Oknum Polisi Dan POM

SOROTKASUSNEWS.NET – MEDAN : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian fidusia, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian hutang piutang.

Seperti yang tertuang dalam peraturan kementerian keuangan No. 130/PMK.010/2012 yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

Sepertinya peraturan tersebut belum secara keseluruhannya terlaksana dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan kerugian sepihak bagi konsumen.

Syamriayadi (47) warga Banda Aceh yang diduga menjadi korban perampasan yang dilakukan oleh sekelompok perusahaan finace PT.MF yang melibatkan satu oknum anggota Polisi Militer (PM) dan satu orang oknum dari Kepolisian.

“Saat itu saya bersama keluarga sedang makan, tepatnya didepan mesjid Baiturahman Banda Aceh, datang petugas yang mengaku dari leasing MF bersama satu Oknum PM dan Polisi, saya dipaksa untuk menyerahkan mobil milik abang saya kepada mereka, tetapi saya tidak mau, dan disuruh ke kantor lesing MF dengan  menggiring seperti narapidana, yang dikawal dengan satu orang oknum anggota kepolisian dan satu oknum dari PM” sebut Syamriadi melalui telepon selularnya menceritakan kronoligis kejadian.

Saat ditanya surat surat atas pengambilan mobil tersebut, salah satu dari sekelompotan leasing tersebut menunjukan foto berkas yang ada di handphone (HP) tetapi tidak dapat memperlihatkannya langsung kepada korban.

“Ini Suratnya, ini surat dari pengadilan, anda sudah nungga 7 bulan, maka kami akan mengambil mobil saudara” ucapnya salah seorang pelaku yang di tirukan oleh Syamriadi kepada awak media.

Jika di tinjau dari hukum yang berlaku di negara republik Indonesia, tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dari Ketentuan yang berlaku leasing tidak berwenang melakukan eksekusi langsung, seperti penarikan mobil milik Dr Syamsuddin Lubis, ST, SE, MM  yang pada saat itu dikendarai oleh adik kandungnya Syamsuriadi, yang telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan mobil tersebut, Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum.

Jika terjadi penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak leasing Pt.MF tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Informsi yang berhasil di himpun, bahwa Mobil milik Dr Syamsuddin Lubis, ST, SE, MM  yang pada saat itu dikendarai oleh adik kandungnya Syamsuriadi kini nasib nya tidak jelas dimana keberadaannya, bahkan yang lebih tragisnya cicilan mobil tersebut hanya bersisa tinggal 10 bulan lagi.

“Sudah capek kami kesana kesini dibola bola mereka (Red-Leasing Pt.MF) bahkan katanya yang menangani kasus ini sudah pindah ke Rantau Prapat, kami cari kesana, setelah disana kami di suruh ke Medan, sampai di medan malah dengar kabar mobil saya sudah di lelang” Kesal Dr.Syamsuddin pada awak media.

Sampai berita ini dilansir, Dr. Syamsuddin Lubis ST, SE, MM mengaku ia tidak pernah sama sekali menerima surat pemberitahuan secara resmi yang di layangkan oleh Pt.MF untuk melakukan pelelangan mobil miliknya, hingga menurut keterangan beliau, kasus ini akan segera di teruskan melalui proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Fey/Skn)




Tinggalkan Balasan