Melakukan Perusakan Hutan, Dody Fernando. Minta Pemkab Inhu Segera Laporkan PT RPJ ke LHK RI

SOROTKASUSNEWS.NET-Lebih kurang 5 tahun lamanya perusahan PT Mula Agro Lestari (MAL) atau yang kerap menamakan perusahan menjadi PT Runggu Prima Jaya (RPJ) diduga telah melakukan perusakan hutan lindung bukit Batabuh. Untuk itu pemerintah Kabupaten Inhu dan Pemprov Riau untuk dapat segera menyelesaikannya secara hukum.

Praktisi hukum yang juga pengacara Dody Fernando, SH, MH kepada media ini menuturkan
Agar tidak terkesan terjadinya pembiaran oleh Pemkab Inhu terhadap perusahaan perusak hutan lindung Bukit Batabuh di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, Inhu, Riau sekitar 3.700 hektar sejak tahun 2013,” terangnya.

Adanya laporan bahwa perusahaan PT RPJ melakukan perusakan hutan lindung Bukit Batabuh, sudah seharusnya Pemkab Inhu segera melaporkan persoalan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Jakarta, terang Dody.

Doddy mengaku, sepertinya Pemkab Inhu terkesan diam, pada hal perusakan hutan lindung akan menimbulkan efek pada masyarakat selain itu tentu terganggunya ekosistim, hayati hingga ludesnya habitat langka di kawasan itu, 

“Persoalan ini dapat ditindak lanjuti oleh Dirjengakum Kementerian LHK, karena secara nyata dan jelas apa yang dilakukan PT MAL atau dengan sebutan PT RPJ telah melanggar ketentuan hukum dan kehutanan serta undang undang perkebunan hingga lingkungan hidup,” jelasnya.

Dijelaskan aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku pengerusakan hutan lindung karena aturannya juga sudah cukup jelas. Undang-Undang pencegahan pengerusakan kawasan hutan terlebih kawasan lindung, setiap orang dilarang mengangkut dan menjual atau memasarkan hasil kebunnya dari kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian LHK RI, berikut juga terhadap pembeli berlaku pidananya.

Pada UU pencegahan pemberantasan pengrusakan kawasan hutan juga dilarang untuk membeli dan atau mengolah tandan buah segar (TBS) sawit hasil perkebunan illegal dari kawasan hutan, “ini jelas pidananya, 

Seharusnya Dirjengakum Kementerian LHK khususnya wilayah II Sumatera dan atau Polda Riau mengusut permasalahan ini dari hulu hingga ke hilir,” ungkapnya.

Dody juga menyikapi tentang koperasi yang dibentuk perusahaan, menurut Dody seharusnya Pemkab Inhu tidak memberikan legalisasi terhadap koperasi yang dibentuk, karena wadah koperasi itu dijadikan tameng pengrusak kawasan lindung.

“jika koperasi itu sudah terlanjur dibentuk dan dilengkapi dengan legalitasnya, maka secepatnya dibekukan atau dicabut badan hukumnya”, ujar Dody

Dengan berdirinya koperasi tersebut disinyalir adanya gerakan dugaan telah terjadinya pidana pencucian uang dan dugaan gratifikasi.

“Proses hukum harus dilakukan terhadap pelaku pengrusak kawasan lindung dan pengurus koperasi,” terangnya. 

Menejer PT MAL/PT RPJ, J Aritonang berulang kali dihubungi awak media ini tidak berkenan mengangkat selulernya, bahkan konfirmasi melalui sms pun tidak berkenan membalas. 

Sementara itu,Kepala Desa (Kades) Pesajian, Husni Thamrin mengharapkan agar kebun yang selama ini dikelola PT MAL atau PT RPJ seluas ribuan hektar dikawasan hutan lindung Bukit Batabuh dapat diserahkan kepada masyarakat desa.

“ini agar tingkat perekonomian warga bisa terdongkrak,” sebutnya.”( Iin)




Tinggalkan Balasan