Dinilai Tak Netral dan Intimidasi, Ratusan Karyawan PT SRK Akan Gelar Aksi Demo Di Polsek Peranap

SOROTKASUSNEWS.NET-Sejak mogok kerja karyawan PT Sinar Reksa Kencana (SRK) situasi di daerah tersebut mulai memanas dan trik jaman penjajahan sepertinya hendak digunakan oleh pihak perusahan dan koperasi guna menakuti-nakuti karyawan dengan diduga menggunakan oknum polisi.

Merasa di intimidasi karyawan yang mogok kerja menyampaikan surat pemberitahuan akan melakukan demonstrasi ke Polres Inhu di Polsek Peranap pada hari Kamis 24 Januari 2019 pada pukul 09.00 wib hingga Selesai.

“Bahwa alasan kami melakukan demonstrasi adalah, Karyawan PT SRK melakukan mogok kerja mulai dari hari kamis tanggal 17 Januari 2019 telah memenuhi ketentuan pada pasal 140 UU no 13 tahun 2003 tentang tenagakerja”,terang Dedi Andres korlap aksi demo.

Pada tanggal 18 Januari 2019 pihak perusahan yang diwakili oleh Askep beserta Asisten divisi yang didampingi oleh pihak Koperasi mendatangi karyawan dan melakukan intimidasi, Apa bila tidak berkerja selama 3 hari maka akan di SP dan apa bila 5 hari tidak berkerja dianggap mundurkan diri.

“Dan hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 114 huruf (b) UU No 13 tahun 2003 yang menyebutkan, Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksut dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh pengurus serikat atau buruh selama dan sesudah mogok,” terang Dedi Andres dan Sepnasmadianto, selaku korlap aksi demo hari Kamis besok.

Dijelas oleh Dedi, Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Kapolsek peranap datang ke lokasi memerintahkan pekrja untuk berkerja, dan hal tersebut bukanlah kewenangan atau hak kapolsek peranap untuk karyawan berkerja.

“Karena mogok kerja adalah sebagian hak karyawan dan masuk dalam sengketa hubungan industrial yang sudah jelas lembaga penyelesaiannya dan hal tersebut diatur dalam pasal 141 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa sebelum dan selama mogok kerja berlangsung intansi yang bertanggungjawab di bidang kerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan pihak yang berselisih yakni Disnaker dan bukan pihak kepolisian, dan polisi harus netral”, ujar Dedi

Sambungnya, Pada hari senin21 Januari 2019 pihak perusahan memasukan pekerja dari luar untuk memanen dan hal itu dilakukan pengawalan oleh anggota polsek Peranap.

“Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 114 huruf (a) menyebutkan dimakaud dalam pasal 140, Pengusaha dilarang mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahan”, tambah Dedi

“Maka tindakan pengawalan yang dilakukan jajaran anggota polsek Peranap jelas bertentangan dengan hukum dan tidak netral. Karena alasan itu kami atas nama karyawan PT SRK meminta Kapolres Inhu atau Kapolda Riau dapat memberikan teguran keras atau pindahkan Kapolsek Peranap yang dinilai tidak bersikap netrak dalam sengketa antara karyawan PT SRK dengan PT SRK”, ungkap Dedi

“Untuk aksi demonstrasi pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 lebih kurang sebanyak 300 orang,”singkat Dedi Andreas.

” Sementara itu, Kuasa Hukum karyawan PT SRK, Dody Fernando SH MH saat di hubungi mengatakan Benar, Rencana lebih kurang 300 karyawan yang mogok kerja akan melakukan aksi demo di polsek Peranap.

“Demo ini sudah sesuai aturan yakni 3 hari sebelum melakukan aksi harus sampaikan pemberitahuan dan pada hari ini korlap aksi demo sampaikan pemberitahuan itu kepada Polres Inhu”, ungkap Dody

” Kapolsek Peranap, Iptu Sutrajak, saat dikonfirmasi melalui selulernya dengan No 0812-6857-xxx mengatakan
“Maaf mungkin anda salah nomor, dan saya sedang rapat, untuk sementara ini saya belum dapat dimintai keterangan karena sedang rapat,”singkatnya.(Heri)




Tinggalkan Balasan