Mobil Tangki Kencing Dijalan, Negara Rugi Ratusan Juta, Pertamina dan Penegak Hukum Tutup Mata

SOROTKASUSNEWS.NET-Praktek truk tangki BBM “kencing” di jalan tampaknya masih terus terjadi di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau.

Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mau pun nonsubsidi yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta setiap hari nya hingga kini pertamina mau pun penegak hukum masih tutup mata, ada apa..?

Pantauan media, Praktek truk tangki BBM Pertamina “kencing” dijalan sudah cukup lama beroperasi di kecamatan Lirik lebih kurang sudah 1/2 tahun ini.

Namun anehnya hingga kini penegak hukum dari kepolisian maupun Jaksa mau pun dari Pertaminanya sendiri belum ada ambil tindakkan tegas atas praktek truk tangki kencing dijalan.

Mobil tangki BBM Pertamina yang diduga kencing di jalan yakni adalah nopol, B 9585 SFU,BK 9483 CU, PKU-012.

“Kuat dugaan bebasnya para sopir tangki menjual BBM karena ada permainan antara sopir dengan orang pertamina yang mengisi BBM ke tangki sewaktu mengisi di Depo Pertamina di Dumai.

“Dan amannya penampungan BBM illegal di Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu ini juga sudah pasti ada setorannya kepada pihak berwajib kalau tidak mana berani mereka,” ucap Wanto warga yang sering melihat aktifitas sopir tengki yang ‘kencing’ dijalan kepada Sorotkasusnews.Net,Senin (21/1/2019).

Sementara itu, Dalam pasal 43 PP No 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah tentang PP No 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP No 36 tahun 20104 tentantang kegiatan usaha hilir minyak dan bumi

“Bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain atau Hasil Olahan wajib memiliki izin niaga dari Mentri,”terang pratisi Hukum yang juga pengecara, Han Aulia Nasution SH MH.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (UU Migas), Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas.

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan untuk pengangkutan BBM. Sama halnya dengan penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan.

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas.

“Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”, kata Han.

Kegiatan penampungan BBM illegal di Kecamatan Lirik Kab. Inhu, selain melanggar UU Migas ini juga sudah merugikan negara dan pengusaha SPBU.(Heri)




Tinggalkan Balasan