Pungli Prona atau PTSL Di Desa Perkebunan Sei Parit Tak Tersentuh Hukum

SOROTKASUSNEWS.NET-Program Agraria Nasional (Prona) atau Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis dari pemerintah itu hanya isapan jempol belaka, Contoh di Desa Perkebunan Sei Parit Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Untuk mendapatkan Prona atau PTSL warga harus membayar Rp 250 ribu per pesil, Herannya Pungutan Liar (Pungli) Prona atau PTSL ini tidak tersentuh hukum.

” Biaya pengurusan Sertifikat Prona ini lebih ringan dibandingkan dari pada kita mengurusnya Sertifikat sendiri mencapai jutaan, Tapi, yang menjadi pertanyaan, kata nya pembuatan Prona atau PTSL itu gratis, tapi, kok masih juga masyarakat di suruh membayar”,kata warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya, Rabu (03/04/19) kemarin.

Sakitnya lagi, kita sudah membayar lunas tapi sertifikat tidak keluar hingga kini, alasan desa sedang dalam proses, Sementara pembuatan sertifikat Prona atau PTSL itu di tahun 2018 lalu.

Dijelaskan warga, Pembuatan sertifikat Prona atau PTSL warga di wajibkan membayar Rp 250 ribu per persil dan bagi warga yang tidak bisa membayar tidak bisa membuat sertifikat.

Banyangkan saja, satu persilnya Rp 250 ribu di kali lebih kurang di Desa Perkebuan Sei Parit ada 100 persil, sekitar 25 juta desa mengumpulkan uang dari hasil Prona atau PTSL.

Pertanyaannya, Ada kah Perda atau Perdes yang mengatur wajib membayar pembuatan Prona atau PTSL. Kalau tidak ada Perda atau Perdesnya itu berarti Pungli. Atas kejadian ini kami meminta pihak penegak hukum dapat melakukan penyelidikan,”tutupnya.

Sementara itu, Pj Kades Desa Perkebunan Sei Parit, Bambang Sutopo mengatakan, Untuk menganai Seritifikat itu beberapa masyarakat di Inhu di undang ke BPN Inhu di serahkan secara sembolis, Dan Sertipikat untuk Desa Perkebunan Sei Parit sebagaian sudah keluar lebih kurang 65 sertifikat.

“Lainnya masih dalam proses, Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai,”sebut Pj Kades.

“Mengenai penggunaan uang itu untuk pengukuran dan makan, dan pengambilan uang itu sudah kesepakatan masyarakat, Untuk lebih jelasnya, tanyakan saja pada Kades lama, karena di saat saya menjabat Pj Kades, iuran itu sudah ada,”pungkasnya.(Heri)




Tinggalkan Balasan