Terkait Temuan BPK RI di Sekwan Inhu, Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

SOROTKASUSNEWS.NET-Soal pengembalian dana kelebihan bayar Tahun 2017 oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Inhu, Riau dari hasil temuan BPK RI Provinsi Riau juga disoroti oleh Pratisi Hukum yang juga pengacara.

Han Aulia Nasution SH MH mengatakan,

” Sejak kapan uang Negara bisa main utang, Dalam aturan jelas, apabila dalam waktu pengembalian setelah temuan audit oleh lembaga yang berwenang”, ujar Han

“Tidak dikembalikan, maka itu menjadi kerugian Negara, Kalaulah kerugian Negara itu dikarenakan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan kepada pelaku atau orang lain, maka itu jadi tindak pidana korupsi”, tambah Han

“Dan pengembalian kerugian Negara itu bukan seperti menyicil kredit mobil yang bisa di cicil setiap bulan,”kata Han Aulia Nasution SH MH, Sabtu 4 April 2019 di Pematang Reba.

Dijelaskan, Dengan ada nya temuan dari BPK RI Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan di Sekwan Inhu, sebenarnya pihak penegak hukum sudah bisa melakukan penyidikan atas audit tersebut, Karena Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, Tanggal 25 Januari 2017, menyatakan Frasa kata “dapat” dalam Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga “tidak mengikat nya” kata “dapat” dan menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik Materil.

Yang mana setelah putusan tersebut tindak pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, hanya baru bisa diterapkan apabila ada Kerugian Keuangan Negara harus sudah dihitung secara nyata dan Pasti dan mengenai penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti itu dilakukan oleh BPK RI,

Hal itu sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 UU BPK, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara,

Maka dengan ada nya temuan dari audit BPK terhadap Pengelolaan Keuangan di DPRD Inhu, yang ditemukannya ada Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sudah bisa dijadikan dasar oleh Penegak hukum, dalam hal ini bisa Polres Inhu atau Kejaksaan Inhu, maupun Polda Riau atau Kejaksaan Tinggi Riau, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menetapkan semua pihak yang terlibat, bahkan seluruh Anggota DPRD Inhu yang terlibat bisa di tetapkan sebagai tersangka dan di Proses Secara hukum dengan dugaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Tentang pengembalian kerugian negara dalam sebuah temuan audit memang ada prosedur, akan tetapi masa pengembalian ditentukan waktu nya dan tidak bisa dicicil seperti kredit sepeda motor atau mobil.

Apabila dikembalikan melewati waktu yang telah ditentukan maka pidana nya tetap harus di proses dan hal tersebut hanya menjadi unsur peringan saja dalam hukuman dan tidak menghilangkan tindak pidananya.

Maka kita mendorong agar temuan BPK tersebut segera ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum yang ada dikabupaten Inhu dan bukan malah sebaliknya tutup mata, Ini uang rakyat yang harus mereka pertanggungjawabkan.

Dan satu hal uang negara tidak bisa dipinjam-pinjam dan dibuat hutang oleh anggota DPRD Inhu ataupun pihak-pihak lain.(Heri)




Tinggalkan Balasan