Assosiasi “ADO” Driver Online Sumut Siap Mendukung PM 118 Tahun 2018

sorotkasusnews.net – Medan : Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Assosiasi Driver Online Provinsi Sumatera Utara Wahyu mengatakan bahwa Assosiasi yang berada dibawah tanggung jawabnya siap mendukung peraturan pemerintah tentang payung hukum transportasi online ( Taksi Online ) yang tertuang pada Peraturan Menteri (PM) perhubungan No : 118 Tahun 2018.

Wahyu menjelaskan, dengan adanya peraturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah kedepan, maka kesenjangan sosial yang terjadi diantara driver taksi online sangatlah kecil, karena sudah ada payung hukum yang akan melindungi pelaku usaha transportasi online, khususnya para driver taksi online .

Beliau juga mengatakan selama ini, payung hukum untuk para pelaku jasa transportasi online, khususnya taksi online tidak ada, sehingga tidak ada aturan hukum yang berlaku.

“Ya bayangkan saja, jika terjadi sesuatu nya di lapangan terhadap driver taksi online, mau kemana kita mengadu, seperti kriminalisasi driver di bandara Kualanamu, pemutusan sepihak (suspend) oleh aplikator, dan banyak lain hal lagi, siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini” ucap Wahyu

Dengan adanya payung hukum yang akan diberlakukan nantinya, beliau berharap para driver bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya, seperti hak untuk memilih aplikasi, tidak seperti saat ini, adanya system’ monopoli bisnis, sehingga driver yang sudah bergabung dengan aplikasi A tidak boleh bergabung lagi dengan aplikasi B, Hak untuk tidak diberlakukan suspend sepihak oleh pihak aplikasi, dan dan hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang jelas.

Selama ini para driver taksi online bingung dan bahkan tidak tau sama sekali siapa penanggung jawab dari kegiatan mereka ( red_taksi online )

“Ya coba tanya saja satu persatu driver, siapa pengayom mereka, yang artinya bertanggung jawab atas kegiatan mereka, tentu mereka akan bingung untuk menjawabnya, tapi jika di tanya berapa potongan yang dipotong dari hasil pendapatan pasti mereka tau” canda Wahyu kepada awak media.

Saat Disinggung mengenai keberadaan pihak ke tiga ( vendor ) dari pihak aplikator, Wahyu Menjelaskan,

“Beberapa hari yang lalu saya sosialisasi ke DPC ( Dewan Pimpinan Cabang ) ADO kebupaten Simalungun, banyak anggota kita yang tidak tau siapa vendornya, apa lagi kantornya, ini kan gawat jika terus dibiarkan, arti nya vendor hanya ingin mencari keuntungan semata, tetapi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada drivernya, saya rasa pun bukan hal ini yang di inginkan pihak aplikator terhadap vendor, yang seharusnya pihak vendor tersebut dapat berjalan bersama dan sama sama bekerja” cetus Wahyu

Dengan adanya payung hukum nantinya, jelas sudah, bahwa para driver taksi online sudah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari batasan jumlah driver yang sudah diatur (QUOTA), demi kesejahteraan para driver, sampai adanya batasan tarif yang akan diberlakukan nantinya.

Untuk vendor atau pihak ketiga dari aplikasi, dengan adanya payung hukum yang akan berlaku nanti, tidak ada lagi vendor vendor yang hanya mencari keuntungan saja, melainkan vendor yang jelas badan hukum dan kedudukan nya, seperti yang tertuang pada PM No 118 THN 2018, tidak lagi vendor yang hanya bermodalkan surat keterangan domisili usaha (SKDU) Dari Kelurahan setempat.

“Dengan berlakunya aturan PM 118 Tahun 2018 nantinya, para pelaku usaha jasa transportasi online, baik itu driver maupun para vendor sudah memiliki payung hukum, tidak ada lagi vendor yang hanya untuk mencari keuntungan saja, yang bermodal Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) tetapi sudah mengantongi izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari pemerintah” sambung Wahyu.

Dalam hal ini Wahyu juga mengajak para anggota nya yang berada di wilayah kerjanya untuk bisa mendukung pemerintah dalam menegakkan payung hukum terhadap taksi online. (Yuki/red_999)

 

 




Tinggalkan Balasan