Perusahaan Advertising “STKN” Diduga Kangkangi Perda No.11 Tahun 2011

sorotkasusnews.net – Medan: Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggara izin reklame sepertinya hanya ucapan saja.

Pasalnya, dari hasil pantau tim sorotkasusnews.net dilapangkan banyak ditemukan kendaraan jenis mobil pribadi yang dipasangi material promosi perusahaan, khususnya mobil pribadi yang digunakan sebagai jasa transportasi online ( taxi online )

Dari informasi yang di dapat dilapangkan, salah satu pengemudi taksi online yang mobilnya di branding iklan dari perusahaan Pt.Grab Indonesia yang juga diketahui sebagai mitra pengemudi dari aplikasi Grab yang namanya tidak ingin diberitakan, memaparkan tentang adanya kegiatan branding mobil yang dilakukan oleh salah satu advertising “STKN” yang berkantor di Jakarta.

“Kami (Red_driver online) di tawari iklan Top Up Ovo (Iklan Grab) melalui advertising STKN melalui Telepon, yang satu bulan nya di kontrak sebesar Rp.800,000,-” terang driver online pada awak media.

Saat di singgung jumlah unit yang telah di branding dengan iklan dari Pt.Grab Indonesia oleh perusahaan advertising STKN jumlah nya berkisar seratusan unit.

“Wah kalau jumlah yang pasti lebih lah dari seratusan, sedang kan yang dari iklan Top Up OVO aja udah ada seratus, belum lagi iklan iklan yang lain nya” tambahnya

Tak menyia nyiakan waktu, tim sorotkasusnews.net langsung menghubungi PIC (Perwakilan Advertising STKN) untuk wilayah Sumatera Utara melalui sambungan Whats App nya, yang juga di ketahui berinisial Hend.

“Ya saya hanya sebagai staff biasa dan saya hanya sendiri di sini (Red_Medan), kalau masalah izin itu semua orang pusat (Red_Jakarta) yang sudah urus semua” Ucap Hend saat di konfirmasi melalui pesan What’s App nya.

Saat di tanyakan mengenai izin operasional perusahaan advertising STKN di wilayah operasi Sumatera Utara, Khusus nya Medan, Hend juga tidak dapat menjelaskan secara rinci apakah izin tersebut ada, atau tidak.

“Coba hubungi kantor pusat saja, semua sudah mereka urus” tambahnya

Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Satu Pintu Purnama Dewi belum dapat di temui untuk dikonfirmasi tentang kegiatan perizinan dari Advertising STKN yang menggunakan sarana iklan berjalan pada armada taksi online.

Dalam kegiatan penyelenggaraan iklan seharusnya para pengusaha advertising wajib mentaati peraturan yang di tuangkan dalam Perda No.11 Tahun 2011 tentang penyelenggara izin reklame.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Pengawasan Investigasi TIPIKOR, Nico saat di hubungi melalui telepon seluler nya menjelaskan akan mempertanyakan hal ini dengan dinas terkait, apabila ada permainan antara para pengusaha Advertising dengan Dinas Terkait, ia tak segan segan melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Saya akan pelajari hal ini dengan pihak terkait, jika ada nya aroma korupsi akan kita laporkan ke KPK langsung” Tegas Nico

Jika dihitung dengan tarif retribusi yang tertera pada Perda No.11 Tahun 2011, besaran tarif retribusi nya sebesar Rp.200,000,- per meter.

Bayangkansaja jika 1 unit mobilnya bekisar 2 meter di kali 100 unit mobil, lumayan fantastis kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terjadi dari sektor retribusi iklan setiap bulannya. *(Tim/SKN)




Tinggalkan Balasan