H.Marlis Kasim Siapkan Bukti dan Pengacara Untuk Ajukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi

SOROTKASUSNEWS.NET-Hak setiap Caleg yang merasa di rugikan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana ketentuannya?
Gugatan dalam Pemilu disebut sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terjadi antara KPU dengan peserta pemilu. PHPU meliputi perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu.

Gugatan baru bisa dilayangkan setelah KPU menetapkan resmi hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019. Ketentuan waktunya 3 hari sejak KPU menetapkan hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

H.Marlis Kasim dan team suksesnya sudah mempersiapkan semua bukti-bukti yang menyebabkan hilangnya suara PKB pada PPK di Tenayan.

Menurut Iskandar,ketua Team sukses Hamka Center, berdasarkan rekap C-1 di peroleh suara PKB 8.672 dengan suara pribadi H.Marlis Kasim 3.900. Artinya jika dilihat dari hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, PKB menjadi salah satu partai yang memperoleh kursi.Demikian halnya H.Marlis menduduki 1 kursi dari 7 kursi yang di perebutkan.

“Jika gugatan kami di terima dan menang maka akan terjadi pergeseran perolehan suara. Kami perkirakan kami akan menggantikan Partai Hanura “, ungkap Iskandar

H.Marlis juga sudah mempersiapkan pengacara nasional untuk mendampingi partai PKB dalam mengajukan gugatan ke MK tersebut.

“Kami sudah menghubungi pihak Pengacara Bambang Wijayanto mendampingi kami nanti”, ujar Marlis Kasim

H.Marlis Kasim menjelaskan gugatan ke MK ini merupakan hak semua Caleg yang di perjuangkan melalui partai.

Gugatan bisa dilayangkan hanya jika mempengaruhi hasil.
Berikut aturannya dalam Pasal 474 UU Pemilu:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
(Penjelasan UU: Yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara” adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan).

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan lebih rinci soal gugatan caleg DPR dan DPRD diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.
(Edi)




Tinggalkan Balasan