Taksi Online Ngetem, Siapa Yang Salah…?

Sorotkasusnews.net – Medan : Bisnis pertransportasian online baik itu taksi ataupun ojek online tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan.

Dalam satu sisi positif nya berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran, sehingga berbondong bondong orang ikut terjun di dalam nya, bahkan ada yang sampai rela meninggalkan pekerjaan nya untuk terjun dalam kegiatan jasa pertransportasian yang berbasiskan aplikasi tersebut.

Saat ini di Indonesia sudah ada dua pemain aplikasi sebagai penghubung jasa transportasi online seperti perusahaan PT. Grab Indonesia dan PT. Gojeck Indonesia.

Dua pemain aplikator tersebut merambah pasar hampir di seluruh Indonesia, seperti salah satu nya Kota Medan.

Dari data yang di dapat, jumlah mitra pengemudi nya baik itu dari roda 4 ( Taxi Online) dan Roda 2 ( Ojek Online ) jumlahnya sekitar 100 ribuan. Jumlah yang sangat fantastis peminatnya.

Mobil Taksi Online Yang Terparkir Di Salah Satu Ruas Jalan Perkantoran Di Medan

Hakim, salah satu driver online dari salah satu aplikator yang telah ngebid ( red – aktive ) selama 3 tahun di bidang jasa taksi online sudah memiliki 2 unit mobil dari penghasilannya selama ikut menjadi mitra pengemudi.

“Alhamdulillah bang, dari hasil ngebid saya sudah bisa ambil Mobil Suzuki Ertiga Dan Agya” ucap Hakim pada awak media yang awalnya ia berjuang di jalanan menggunakan mobil Agya nya.

Lain hal nya yang dialami oleh Nico, yang baru 1 tahun bergabung pada salah satu aplikator.

“Bisa lepas bayar uang cicilan mobil saja sudah lumayan bang, sewa sepi, saat ini udah terlalu banyak driver ( Red-Mitra Pengemudi)” keluh nya

Dari pantauan tim awak media dilapangan masih banyak kisah sedih sepeti Nico yang di alami oleh driver driver taksi online lain nya, bahkan sampai ada mobil nya yang di tarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melunasi cicilan nya.

Jika di lihat dari segi bisnis, pihak aplikator dan para driver online sangat berbeda objek bisnisnya, aplikator mendapatkan keuntungan dari layanan jaringan provider, dan keuntungan dari penggunaan uang elektronik (Go-Pay, OVO) sementara para pengemudi hanya mengharapkan keuntungan dari penghasilan Argo ( tarif taksi online) dan bonus trip.

Pemerintah sudah berkali kali membuat aturan dan payung hukum untuk mengatur peraturan tentang taksi online, mulai dari aturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2018, PM No.26 Tahun 2018, PM No.108 tahun 2018, dan yang saat ini PM No.118 tahun 2018.

Namun dengan adanya pertimbangan dari Mahkama Agung, tidak satu pun aturan tersebut yang berjalan mulus, kecuali aturan yang baru di keluarkan PM No.118 tahun 2018, belum ada tanda tanda berjalan atau bernasib sama dengan aturan sebelum nya.

Tujuan aturan tersebut di berlakukan hanyalah untuk semata-mata memberikan payung hukum terhadap para pelaku jasa transportasi online dan pihak aplikator, sehingga memiliki aturan hukum yang berlaku.

Dengan adanya aturan tersebut, maka pemerintah akan memberlakukan batasan jumlah unit armada yang beroperasi yang di sesuaikan dengan jumlah permintaan pasar ( pengguna ) sehingga para mitra pengemudi bisa lebih nyaman dalam beraktivitas, adanya keseimbangan antara pengguna dengan jumlah armada yang beroperasi.

Yudha, salah satu pengamat jasa transportasi online mengatakan kalau saat ini lebih banyak pengemudinya dari pada penumpang nya, sehingga terjadi kesenjangan sosial antar sesama pengemudi.

“Kalau dulu waktu pertama Tama taksi online ada di Medan, driver online selalu bersiteru dengan para supir angkot dan para pengemudi becak motor, kalau sekarang sesama driver saling berseteru, dengan melakukan Cancel Order yang dapat merusak performa pengemudi untuk mendapatkan insentif” ungkap Yudha

Para Driver Online Sedang Nunggu Orderan

Dengan adanya Cancel Order yang dilakukan oleh para sesama driver online, ini dapat melambangkan betapa sulitnya persaingan di lapangan untuk mendapatkan sewa, karena sudah terlalu banyak nya para driver, yang akhirnya terjadi niat tidak baik antar sesama driver untuk saling mencurangi driver lainnya.

“Sudah jelas dalam konteks ini, ada niat tidak baik yang terjadi untuk saling mencurangi sesama driver, dan ini tidak di tengahi oleh pihak aplikator, seperti adanya pembiaran agar driver tidak mendapatkan insentif” tambah Yudha.

Hingga sampai saat ini, perang Order Cancel antar sesama driver belum dapat di tengahi oleh pihak aplikator.

Pemerintah Pusat, Melalui Kementrian Perhubungan di harapkan untuk segera memberlakukan payung hukum untuk taksi online, sehingga para pengemudi taksi online memiliki aturan dan payung hukum yang jelas dan dapat lebih baik lagi tingkat kesejahteraan nya dalam menghidupi keluarga dan kebutuhan nya. (Red_9999)




Tinggalkan Balasan