Hasil Temuan BPKP TA 2014/2015 APBD Inhu Terkesan Masuk Angin

SOROTKASUSNEWS.NET-Tahun 2014 dan 2015 pemerintahan Kabupaten Inhu, Riau sempat di hebohkan dengan adanya Laporan hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang APBD dan Hibah atau Bansos yang mencapai miliaran dan bahkan terliunan, Bahkan hasil temuan BPPK Perwakilan Provinsi Riau ini perna dilaporkan ke Jaksaan Negeri (Kejari) Inhu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun hingga kini temuan BPKP tersebut terkesan masuk angin. Buktinya temuan BPKP hingga kini tidak ada tindaklanjut dari Kejari maupun KPK selaku pihak yang dilapori kala itu.

Dalam LAP-227/PW04/3/2015 tertanggal 23 Juni 2015, Berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK Nomor KEP-316/01-10/2015 tanggal 7 April 2015 tentang keputusan Tim Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Surat perintah tugas nomor SPT-812/10/04/2015 tanggal 13 April 2015 dan ST-257/PW04/3/2015 tanggal 15 April 2015 dengan itu BPPK menyampaikan laporan hasil Korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemerintah Kabupaten Inhu,” terang Roni Afrianto akvitis LSM TOPAN RI (Versi Budiman).

Dasar hukum, Undang-undang nomor 30 TA 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan pemerintah nomor 60 TA 2008 tentang sistim pengendalian Intern pemerintah (SPIS), Peraturan presiden nomor 192 TA 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Instruksi Presiden nomor 2 TA 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Memorandium Of Understanding (MOU) antara KPK dan BPKP.

Pada laporan hasil korsup BPKP tersebut ditemukan kejanggalan dalam penyusunan anggaran yang dinilai melanggar UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan MOU.

“Seperti, Penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Inhu TA anggaran 2014 dan 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan tepat waktu, Dimulai dari kegiatan musrenbang yang dilaksanakan pada 14 kecamatan di lingkungan Kabupaten Inhu hingga penetapan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD pada tanggal 31 Des 2013 untuk APBD 2014 dan 29 Des 2014 untuk APBD 2015”,sebut Roni.

Namun pada tahapan penyusunan APBD TA 2014 satu kegiatan yang tidak tepat waktu yaitu, Pembahasan Raperda APBD yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Nov namun dilaksanakan pada tangga 18 Des 2013. Sedangkan tahapan penyusunan APBD tahun 2015 kegiatan yang tidak dilaksanakan tepat waktu yaitu penyerahan Raperda APBD ke DPRD yang seharusnya dilaksanakan pada minggu pertama bulan Okt 2014, Namun baru dilaksanakan pada tanggal 20 Nov 2014 serta pembahasan Raperda APBD yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Nov namun baru dilaksanakan pada tanggal 7 Des 2014.

Sambung Roni, Dari hasil pengamatan BPKP terhadap proses pengelolaan APBD pada pemerintah Kabupaten Inhu TA 2014/2015 proses perencanan atau penganggaran TA Anggaran 2015 belum transparan dan partisipatif.

Dari monitoring terhadap penyusunan APBD dengan uji petik di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan terdapat kegiatan yang tidak sesuai melalui mekanisme musrwnbang dan usulan SKPD serta tidak tertuang dalam RKPD dan KUA/PPAS TA anggaran 2015 namun dianggarkan dalam APBD 2015,

Hal ini menunjukan perencanaan atau penganggaran tidak berdasarkan prinsip transparansi dan partisipatif, Seharusnya perencanaan atau penganggaran didasarkan hasil musrenbang yang dituang dalam RKPD 2015.

Perencanaan atau penganggaran tidak didasakan prinsip transparansi dan partisipatif mengakibatkan kerugian uang negara miliaran dan bahkan terliunan APBD Inhu kala itu.

Kata Roni, Kegiatan yang diusulkan oleh anggota DPRD bukan melalui mekanisme musrenbang tetapi pada saat pembahanan APBD berjumlah 185 paket dengan nilai Rp, 31.385.632.000.00.

Dinas Pekerjaan Umum 35 Paket, Rp 6.639,350.000,00. Dinas Pendidikan 17 paket Rp 2.250.000.000 dan Dinas Perkebunan 133 paket Rp 22.496.282.000.00. dengan total jumlah Rp 31.385.632.000.00,

Seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 TA 2014 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana. rencana pembangunan daerah pasal 23(4) yang menyatakan bahwa RKPD dijadukan dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Dan Permendagri nomor 37 TA 2014 tentang pedoman penyususnan anggaran pendapata. dan belanja daerah TA anggaran 2015 menjelaskan bahwa penyusunan APBD TA 2015 didasarkan pada prinsip diantaranya transparan untuk memudahkan masyatakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD dan partispatif dengan melubatkan masyarakat”,pungkas Roni.(Heri)




Tinggalkan Balasan