4 Th ,Dugaan Kasus Korupsi Dana Bansos Di Inhu Tidak Ada Khabar.

SOROTKASUSNEWS.NET-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Inhu, Riau pada Kamis 17 Des 2015 menerima laporan atas dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) yang dilaporkan oleh Ketua DPD KNPI Inhu kala itu.

Namun anehnya hingga kini dugaan korupsi dana Hibah atau Bansos tahun 2014 dan 2015 hingga kini tidak diketahui sudah sejauh mana tindak lanjutnya dugaan kasus korupsi tersebut.

Dalam pemberian dana Hibah atau Bansos kala itu terdapat ketidak sesuai usulan kebijakan mengenai tata cara evaluasi dan verifikasi belanja hibah yang tertuang pada peraturan Bupati Indragiri hulu dengan Permendagri Nomor 32 TA 2011 Pasal 8 ayat 2.

“Akibat tidak cermatnya bagian Kesra Setda Inhu dalam melakukan Evaluasi Dokumen proposal uang mengakibatkan kerugian uang negara mencapai meliaran rupiah. Hal ini diketahui dari hasil laporan BPKP Provinsi Riau tentang pencegahan korupsi Bidang APBD dan Hibah atau Bansos TA 2014 dan 2015 tertanggal 23 Juni 2015,” terang Roni Afrianto akvitis LSM TOPAN RI, (Versi Budiman)

Contoh, Penerima belanja hibah tidak berkedudukan di Kabupaten Inhu, Berdasarkan uji lapangan yeng telah dilakukan terdapat 7 calon penerima hibah uang tahun anggaran 2015 senilai Rp, 1,600,000,000,00 terdapat 2 calon penerima hibah uang senilai Rp, 200,000,000,00 , Yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Penanggulangan AIDS dimana dua lembaga tersebut tidak ada di Kabupaten Inhu.

Contoh kedua, Calon penerima belanja Hibah yang berulang pada setiap tahun anggaran yang tidak diatur menurut peraturan perundang-undangan. Dari hasil uji petik telah dilakukan terhadap 40 Proposal penerima hibah uang terdapat 26 penerima tahun 2015 yang telah menerima hibah tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp, 5,950,000,000,00.

Contoh ketiga, Proposal penerima Belanja Hibah dibuat setelah terbit rekomendasi daftar nama, Berdasarkan uji petik yang dilakukan terdapat 24 proposal penerima hibah uang senilai Rp, 3,175,000,000,00 terdapat 9 proposal yang dibuat setelah terbitnya rekomendasi daftar nama penerima hibah dari tim verifikasi dengan nilai Rp,1,130,000,000,00,” papar Roni.

Calon penerima belanja hibah yang tidak disertai proposal terdapat 24 daftar penerima hibah uang senilai Rp 3,175.000.000.00 terdapat 4 calon penerima hibah yang tidak disertai proposal dengan nilai Rp 800.000.000.00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Paguyupan Keluarga Jawa (PKJ) Jln Pematang Reba, Pekan Heran KM2 sebesar Rp 500.000.000.
2. Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Jln Lintas Timur Pematang Reba sebesar Rp 100.000.000.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jln. Lintas Timur Pematang Reba sebesar Rp 100.000.000.
4. Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 100.000.000.

Kasus dugaan korupsi APBD, dana Hibah atau Bansos ini telah dilaporkan di Kejari Inhu pada tahaun 2015, Namun sudah 4 tahun lamanya kasus dugaan korupsi ini tidak tahu lagi rimbahnya.

“Kita berharap Kejari Inhu yang baru ini dapat segera menindaklanjuti atas dugaan korupsi APBD Inhu tahun 2014 dan 2015 yang terjadi di Kabupaten Inhu”,tegas Roni.

Sebelumnya, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (17/9/2015) melaporkan dugaan korupsi bantuan sosial ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Inhu, Supri Handayani kala itu.

Menurut Supri, dalam hal ini yang menjadi laporan adalah soal dugaan korupsi dana hibah KNPI tahun 2014 dan tahun 2015. Awalnya, pengaduan ini bermula dari adanya temuan BPKP Perwakilan Riau terhadap sejumlah pencairan dana hibah dan bansos pada tahun 2014 dan 2015.

“Pada laporan itu disebutkan bahwa pada tahun 2014 KNPI Inhu menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 75 juta dari Pemkab Inhu, namun faktanya kita tidak pernah menerima dana hibah tersebut. Lalu kepada siapa dicairkan dana hibah itu,” ucap Supri Handayani, Kamis (17/9/2015).(Heri)




Tinggalkan Balasan