Ada Apa…!! Penegak Hukum Belum Tangani Kasus Kelebihan Bayar Tahun 2017 Di Sekwan Inhu Hasil Audit BPK

SOROTKASUSNEWS.NET- Hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau tahun 2017 ditemukan kelebihan bayar di Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau mencapai miliaran rupiah. Namun sayangnya hasil audit BPK tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum seperti Polres Inhu, Kejaksaan Inhu, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal berdasarkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, menyatakan Frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” dan menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik Materil.

“Setelah putusan tersebut tindak pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, apabila ada Kerugian Keuangan Negara dan harus sudah dihitung secara nyata dan pasti. Mengenai penghitungan kerugian negara sudah nyata dan pasti hasil audit dilakukan oleh BPK RI.

Hal itu seseuai dengan Pasal 10 Ayat 1 UU BPK, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara,

“Maka dengan adanya temuan dari audit BPK terhadap pengelolaan keuangan di DPRD Inhu, ditemukannya ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, sudah bisa dijadikan dasar oleh penegak hukum, dalam hal ini bisa Polres Inhu atau Kejaksaan Inhu, maupun Polda Riau atau Kejaksaan Tinggi Riau dan bahkan KPK pun bisa”,kata Han Aulia Nasution SH MH selaku pratisi hukum yang juga pengacara,Senin 20 Mei 2019.

Namun, herannya hingga kini penegak hukum seperti Polres Inhu, Polda Riau, Kejaksaan Inhu, Kejaksan Tinggi maupun KPK belum ada tanda-tanda akan melakukan penangan kasus kelebihan bayar di Sekwan Inhu tahun 2017 hasil temuan BPK Provisi Riau yang mencapi miliaran rupah itu.

Penegak hukum seharusnya sudah dapat menangani kasus kelebihan bayar berdasarkan informasi yang di input media tidak harus menunggu laporan dari masyarakat, karena barang ini jelas kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK RI.

Karena, berdasarkan peraturan yang berlaku.Apabila ada pengembalian uang negara itu hanya batas waktu 60 hari, Apabila dikembalikan melewati waktu yang telah ditentukan maka pidananya tetap harus di proses dan hal tersebut hanya menjadi unsur peringan saja dalam hukuman dan tidak menghilangkan tindak pidananya, ” ujar Han.(Heri)




Tinggalkan Balasan