Selain Sekretaris dan Anggota DPRD, Bendahara Wajib Di Perikasa Atas Temuan BPK Kelebihan Bayar Di Sekwan Inhu

SOROTKASUSNEWS.NET-M Junaidi, S.Sos wakil ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) menegaskan bahwa temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Tahun 2017 atas kelebihan bayar anggota DPRD.Penegak hukum selain memeriksa ” Drs Kuwat Widianto” selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) kabupaten Inhu dan anggota DPRD, Penegak hukum juga harus periksa bendahara-bendahara di Sekwan. Hal ini ditegaskan M Junaidi S.Sos, Sabtu 25 Mei 2019.

” Atas temuan BPK di Sekwan informasinya sudah di tangani oleh pihak Tipikor Polres Inhu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu.Kami dari LSM GPAK Inhu berharap proses hukum kelebihan bayar ini transparan.

“Bagaimana pun masyarakat juga perlu tahu sejauh mana penegak hukum memproses temuan BPK atas kelebihan bayar tersebut,” kata M Junaidi. S.Sos.

Menurut M Junaidi, Penegak hukum selain periksa Drs Kuwat Widianto selaku Sekretaris Dewan dan anggota DPRD, Penegak hukum juga harus periksa bendahara, Seperti bendahara, Rutin, Kapasitas, Raperda, Reses dan Bendahara Pengeluaran,

“Karena kuat dugaan bendahara-bendahara ini juga turut terlibat dalam kelebihan bayar anggota DPRD yang menjadi temuan BPK,” papar M Junaidi S,Sos.

Menurut Informasi hasil temuan BPK tahun 2017 di Sekwan Inhu ini mencapai miliaran rupiah dan harus dikembalikan, Namun disayangkan pengembalian tersebut tidak maksimal, karena sampai hari ini masih ada beberapa oknum anggota DPRD yang belum kembalikan uang tersebut sama sekali.

Dijelaskan, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) hasil temuan atau audit dari intangsi berwenang seperti Inspektorat, BPK atau BPKP upaya pengembalian waktu 60 hari setelah terbitnya LHP, Namun jika lewat 60 hari dan ditemukan indikasi penyimpangan dapat ditindak secara hukum.

Sementara itu temuan BPK dari tahun 2017 hingga kini tahun 2019 masih ada uang yang belum dikembalikan oleh oknum anggota DPRD, Itu artinya ada upaya kesengajaan melawan hukum.

“Kami dari LSM GPAK Inhu akan terus pantau proses hukum dugaan korupsi di Sekwan Inhu atas temuan BPK yang hingga kini belum selesai pengembalian uang tersebut.”tegas M Junaidi S,Sos mantan sekretaris Dispora Inhu ini.(Heri)




Tinggalkan Balasan