GPAK Sebut Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan BP4KKP Rp 16 Miliar Masuk Angin

SOROTKASUSNEWS.NET-Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pembangunan gedung pelatihan kelompok tani (Poktan) di Badan Penyuluhan Pertanian Perkebunan Perikaan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Inhu, Riau, senilai Rp 16 Miliar diduga masuk angin.

” Melalui APBD Tahun 2014 Pemkab Inhu anggaran sebesar Rp 16 Miliar untuk pembangunan gedung Poktan di BP4KKP dijalan Lintas Timur. Namun disayangkan pembangunan proyek tersebut tidak selesai alias terbengkalai hingga kini.

“Dugaan kasus korupsi pembangunan BP4KKP ini beberapa pejabat Inhu seperti PPTK, PTK, Bendahara, Kabid dan Kadis di BP4KKP kala itu sudah di periksa oleh penyidik Tipikor Polres Inhu atau Tipikor Polda Riau”,kata M Junaidi SSos MSi, Wakil LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Kabupaten Inhu. Senin (10/6/2019).

Namun anehnya sudah lima tahun proses hukum hingga kini tidak tahu siapa yang menjadi tersangka dan berapa kerugian uang negara dalam dugaan proyek 16 Miliar tersebut. Atau memang kasus ini sudah masuk angin hingga Tipikor Polres Inhu ataupun Tipikor Polda Riau enggan menangani dugaan korupsi proyek BP4kKP.

“Kalau memang kasus korupsi ini tidak dilanjutkan tentu ada pengembalian uang negara oleh pelaku, Sekarang ini ada tidak pelaku mungkin itu kontraktor atau diduga pejabat mengembalikan kerugian uang negara”, singkat M Junaidi SSos MSi.

“Terpisah kepala BP4KKP Inhu Isnidar saat dikonfirmasi mengatakan, Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada dinas menganggarkan kembali pembangunan gedung BP4KKP itu pak”,jawabnya.

“Kami tidak berani menganggarkan, pak, Karena duduk persoalan pembangunan gedung BP4KKP itu belum jelas, apa sekarang ini sudah selesai atau belum proses hukum nya saya tidak tahu, Karena, saya baru masuk di BP4KKP ini ditahun 2019 ini”,singkatnya.

“Terserah wartawan sajalah mau bilang apa, mau dibilang sarang hantu, sarang setan, yang jelas memang kondisinya seperti itu”,kata Kepala BP4KKP Inhu, Amanas kala itu, Kamis (1/9/2016)

Menurutnya, bangunan itu rencananya untuk dijadikan tempat pelatihan para kelompok tani dan penyuluh pertanian dengan anggaran biaya Rp16 miliar, tapi dalam perjalanannya kontraktor hanya bisa menyelesaikan bangunan sekitar 40 persen.

Anehnya, sang kontraktor sudah mengambil melebihi dana kontrak 50 persen, kala itu kontraktornya tidak bisa menyelesaikannya hingga berakhirnya masa kontrak akhir tahun 2014, dan kontraktor itu pun memilih untuk melarikan diri.(Iin)




Tinggalkan Balasan