Alamak… Selain Kelebihan Bayar Di Sekwan Inhu Dikabarkan Ada Pemotongan SPPD dn SPPD Fiktif

SOROTKASUSNEWS.NET-Lemahnya penindakan terhadap tindakan pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Inhu, Riau menjadi ladang empuk bagi para pelaku, Seperti halnya di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sekretariat Dewan (Sekwan).

Selain dugaan korupsi bayar hasil temuan BPK RI tahun 2017, Di kabarkan ada pemotongan 10 persen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan SPPD fiktif ditahun 2018.

” SPPD untuk pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Sekwan tahun 2018 diduga dipotong 10 persen setiap pencairan dan selain itu juga diduga ada SPPD fiktip,”terang sumber Sorotkasusnews.net yang minta tidak disebutkan namanya.

Menurut sumber Sorotkasusnews.net, tersebut Dugaan pemotongan SPPD dan dugaan SPPD fiktif ini sudah dilaporkan ke Tipikor Polres Inhu.

Seingat saya kalau tidak salah dugaan pemotongan SPPD 10 persen dan dugaan SPPD fiktif ini sudah dilaporkan ke Tipikor Polres Inhu oleh oknum pegawai di lingkup Pemkab Inhu.

Dijelaskan sumber, Untuk perjalanan dinas di Sekwan setiap hari, hanya hari minggu saja tidak ada perjalanan dinas. Ini kan sudah tidak masuk akal. Masa iya setiap hari seperti kabag atau lainnya ada perjalanan dinas terus diluar daerah ataupun didalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas anggota DPRD dalam satu minggu terjadi 2 sampai 3 kali.

“Dugaan pemotongan dan dugaan SPPD fiktif tidak saja pada pegawai Sekwan tapi juga terjadi pada anggota DPRD Inhu”,singkat sumber Sorotkasusnews.net yang dapat dipercaya.

Terpisah, M Junaidi SSos MSi wakil ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Inhu mengatakan,” Banyak kasus dugaan korupsi di Inhu ini jalan ditempat, sekalipun sudah ada yang melaporkan. contoh kasus kelebihan bayar di Sekwan sudah ada hasil temuaan BPK saja baru sekarang ditangani oleh Kejaksaan.

Terus Kasus dugaan korupsi di Bapemaspemdes sudah lima tahun baru P21. Kasus dugaan korupsi baju kopri, Kasus korupsi proyek pembangunan gedung BP4KKP dan dugaan pemotongan SPPD dan SPPD fiktif hingga kini tidak tahu rimbahnya.

Korupsi sama dengan Narkoba yakni musuh negara yang harus diberantas, Seharusnya penegak hukum tanpa adanya laporan biasa langsung melakukan pemanggilan terhadap OPD terkait untuk melakukan penyelidikan benar apa tidak informasi yang beredar tersebut.

Namun kejadian di Inhu berbedah, yang sudah dilaporkan saja penangaannya lambat apa lagi yang tidak dilaporkan. Contoh proyek di BP4KKP, Kelebihan bayar dan dugaan pemotongan SPPD dn SPPD fiktip,”pungkasnya.(Heri)




Tinggalkan Balasan