Hanya Di Inhu ,Koruptor Yang Kembalikan Uang Negara Cara Cicil

SOROTKASUSNEWS.NET-Aneh tapi nyata itu lah yang terjadi di Kabupaten Inhu, Riau, Koruptor bisa kembalikan uang negara dengan cara nyicil (Angsur,red).
Hal ini terjadi di Sekretariat Dewan (Sekwan) Inhu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau tahun 2017.

” Sepengetahuan saya, Sesuai peraturan yang berlaku tentang pengembalian uang negara dari hasil audit BPKP, BPK atau Inspektorat itu 60 hari, Dan pengembalian uang negara tidak ada sistim nyicil atau di angsur seperti keridit kendaraan.

Sementara di Kabupaten Inhu koruptor kembalikan uang kerugian negara dengan cara nyicil ini terjadi di Sekwan Inhu hasil audit BPK RI atas kelebihan bayar.
“kata Roni Akvitis LSM TOPAN RI (Versi Budiman-Munas Cilegon) di Pematang Reba. Kamis (13/6/2019) kemarin.

Kelebihan bayar ini atas perjalanan dinas dan lainnya anggota DPRD Inhu tahun 2017 ini mencapai miliaran rupiah, Informasi pengembalian itu sistim nyicil dan ada beberapa anggota DPRD Inhu yang hingga kini belum kembalikan.

“Kami atas nama masyarakat Inhu dan lembaga berharap Kejari Inhu yang menangani persoalan kelebihan bayar ini dapat serius dan jangan tebang pilih dalam penegakan hukum”,singkatnya.

Sementara itu, Pratisi Hukum yang juga pengecara, Han Aulia Nasution SH MH melalui selulernya mengatakan,” Dengan ada nya temuan BPK RI dalam pengelolaan keuangan di Sekwan Inhu, sebenarnya pihak penegak hukum sudah bisa melakukan penyidikan atas audit tersebut, Karena Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, Tanggal 25 Januari 2017, menyatakan Frasa kata “dapat” dalam Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga “tidak mengikat nya” kata “dapat” dan menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik Materil.

“Yang mana setelah putusan tersebut tindak pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor baru bisa diterapakan apabila ada Kerugian Keuangan Negara harus sudah dihitung secara nyata dan Pasti dan mengenai penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti itu dilakukan oleh BPK RI”,katanya.

Hal itu seseuai dengan Pasal 10 Ayat 1 UU BPK, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara,

Dengan adanya temuan dari audit BPK terhadap Pengelolaan Keuangan di DPRD Inhu, yang ditemukannya ada Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sudah bisa dijadikan dasar oleh Penegak hukum, dalam hal ini bisa Polres Inhu atau Kejaksaan Inhu, maupun Polda Riau atau Kejaksaan Tinggi Riau, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menetapkan semua pihak yang terlibat, bahkan seluruh Anggota DPRD Inhu yang terlibat bisa di tetapkan sebagai tersangka dan di proses secara hukum dengan dugaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Tentang pengembalian kerugian negara dalam sebuah temuan audit memang ada prosedur, akan tetapi masa pengembalia ditentukan waktu 60 hari dan tidak bisa dicicil.

Apabila dikembalikan melewati waktu yang telah ditentukan maka pidana nya tetap harus di proses dan hal tersebut hanya menjadi unsur peringan saja dalam hukuman dan tidak menghilangkan tindak pidananya.

Maka kita mendorong agar temuan BPK tersebut segera ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum yang ada dikabupaten inhu dan bukan mala sebaliknya tutup mata, Ini uang rakyat yang harus mereka pertanggungjawabkan.

Dan satu hal uang negara tidak bisa dipinjam-pinjam dan dibuat hutang oleh anggota DPRD Inhu ataupun pihak-pihak lain.(Heri)




Tinggalkan Balasan