Kasus Pengelembungan Suara Pemilu 2019 Inhu “Masuk Angin”

SOROTKASUSNEWS.NET-Sidang perkara kasus pengelembungan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Inhu, Riau yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rengat mendapat perhatian dari berbagai pihak dan bahkan setiap kali sidang digelar ramai masyarakat yang menyaksikan.

Namun, sayang masyarakat banyak yang kecewa saat mendengarkan pembacaan tuntutan terhadap enam terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vidi Edwin Siahaan SH, Jimmy Manurung SH dan Febri Simamora SH.

Dari keterangan keenam terdakwa maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dihadirkan oleh JPU maupun kuasa hukum jelas siapa aktor atau dalang dalam pengelembungan suara caleg PPP Doni Rinaldi.

“Namun aneh, aktor atau dalang pengelembungan suara dituntut lebih riangan dari pada yang ikut serta sebagaimana keterangan saksi ahli Hardiasya SH MH yang dihadirkan oleh JPU”,terang Jumadi akvitis LSM TOPAN RI ( Versi Budiman – Munas Cilegon) yang hadir setiap sidang pidana pemilu.

Selain itu juga diterangkan bahwa JPU salah dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa Sovia Warman, JPU menerapkan pasal 532 seharusnya pasal yang diterapkan kepada terdakwa Sovia Warman adalah pasal 551. Sebagimana yang disamapaikan oleh kuasa hukum terdakwa, Dody Fernando SH MH dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Dr. Erdianto. SH.MHum.

Masih dalam keterangan saksi alih, Apa bila JPU salah menerapkan pasal terhadap terdakwa, terdakwa wajib di bebaskan, wajib dibebaskan terdakwa karena salah dalam penerapan pasal sudah sering terjadi di Pengadilan.

Maka kami selaku masyarakat beramsumsi bahwa kuat dugaan kasus pengelembungan suara pemilu 2019 ini sudah “Masuk Angin” Maka fakta dalam persidangan tidak lagi menjadi acuan JPU untuk menuntut para terdakwa.

Di lihat dari keterangan para saksi-saksi dan saksi ahli maupun terdakwa dalam persidang, terjadinya pengelembungan suara itu atas permintaan caleg PPP yakni terdakwa Doni Rinaldi yang masih anggota dewan aktif.

“Tapi kenapa tuntutan terdakwa Doni Rinaldi lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan terdakwa Sovia Warman yang hanya ikut serta. Disini masyarakat sudah dapat menilai bahwa kasus pengelembungan suara ini sudah ” Masuk Angin”, sindir Jumadi.

” Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 penyampaian pembelaan para terdakwa, Dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 keputusan. Semoga keputusan yang disampaikan oleh Masjelis Hakim nantinya tidak membuat masyarakat gagal paham”,sambung Jumadi.

Tidak seperti pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh JPU banyak masyarakat yang gagal paham, karena, tuntutan yang dibacakan tidak berdasarkan fakta persidangan.

Sidang perkara pengelembungan suara langsung dipimpin ketua masjelis hakim, Darma Indo Damanik.SH.MKn,
Debora Manullang.SH.MH dan Immanuel Sirait.SH.MH diruang sidang Cakra PN Rengat.

Sebelumnya, Keenam terdakwa pengelembungan suara dituntut berbeda, Terdakwa Randa dan Ridwan ketua PPK Rengat, Masnur ketua Panwas Rengat dan Doni Rinaldi caleg PPP dituntut 2 bulan dengan denda Rp 8 juta dan subsider 1 bulan.

Sementara terdakwa Sovia Warman Komisioner Bawaslu dituntut 5 bulan dengan denda Rp 16 juta dan subsider 2 bulan oleh JPU dengan alasan berbelit-belit saat memberikan keterangan dalam persidangan.(HR)




Tinggalkan Balasan