Ada Apa…!! Sudah Disurati Bupati, DPRD Inhu Tetap Tak Mau Bayar

SOROTKASUSNEWS.NET. INHU- Korupsi sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau ”extra ordinary crime”, sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai ”beyond the law” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (high level economic)dan birokrasi kalangan atas (high level beurocratic), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan.

Bayangkan saja, kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan sangat sulit pembuktiannya, selain itu kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang sangat mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi ”beyond the law” dan sebagai bentuk perbuatan yang ”untouchable by the law”

” Terkait kelebihan bayar, Bupati Indragiri Hulu, Riau sudah menyampaikan surat agar Ketua/Wakil dan anggota DPRD Inhu dapat segera menyelesaikan kerugian Negara pada Pemerintahan Kabupatn Inhu, Semester ll 2018 per 31 Desember 2018.

“Surat Nomor 72. Sekretariat DPRD/ll/2019, 1 Febuari 2019. yang ditujuhkan kepada Ketua/Wakil dan anggota DPRD yang berisi. Berdasarkan surat Bupati Inhu Nomor: 700/1K-Inhu/2019/83 tanggal 31 Januari 2019, prihal tindak lanjut temuan BPK RI”,kata Pratisi Hukum yang juga pengecara, Han Aulia Nasution SH MH.

Dalam surat Bupati Inhu, diketahui bahwa Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti per 21 Januari 2019 sebesar Rp 1.716.862.793 terdiri atas kelebihan pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp 542.955.017 dan kelebihan pembayaran hak keuangan anggota DPRD sebesar Rp 1.173.907.776 tahun anggaran 2017 Rp 235.444.034.50 yang berasal dari kerusakan mobil salah seorang dari anggota DPRD Inhu.

“Pesan Bupati Inhu dalam surat tersebut, Dengan adanya temuan tersebut kiranya melunasi atau membayar tagihan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Paling lambat April 2019″,papar Han.

” Namun pada kenyataannya hingga kini pembayaran tersebut dicicil dan bahkan ada oknum anggota DPRD Inhu yang belum membayar sama sekali.

Kita berharap pihak Kejaksan Negeri (Kejari) Inhu yang menangani kasus ini dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi seadil-adilnya”,Tutup Han kepada awak media ini.(HR)




Tinggalkan Balasan