Disdikbud Inhu Tidak Transparan Dalam Penggunaan Anggaran APBD 2019

SOROTKASUSNEWS.NET-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Inhu, Riau dinilai tidak transparan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Hal ini di buktikan dari beberapa kegiatan pisik yang di kelola tanpa ada nilai kontrak di plang atau papan kegiataan.

” Keterbukan atau transparan dalam penggunaan anggaran APBD di Disdikbud Inhu itu hanya isapan jempol belakang, Buktinya dari sekian banyak kegiatan fisik yang dilaksanakan di plang proyek tidak tercantum nilai besaran kontrak.”kata Umar.

Seperti halnya proyek di SDN 004 Perkebunan Sei Lala , Kecamatan Sei Lala yang dilaksanakan oleh CV Riffat. SDN 001 Japura Kecamatan Lirik yang dilaksanakan oleh CV Multi Dinamika Prima dan SMPN 1 Kecamatan Sei Lala yang dilaksanakan oleh CV Tri Sakti Mulia.

Di papan atau plang kegiatan proyek tidak di cantumkan nilai besaran kontrak, Sedangkan di dinas lain, Seperti Dinas PUPR, Dispora, DLH dan dinas lainnya di cantumkan nilai kontrak.

Ada apa..! Disdikbud tidak mencantumkan nilai kontrak di plang atau papan kegiatan, Ini salah satu bahwa Disdikbud Inhu tidak terbukan dan transparan dalam pengelolahan anggaran APBD,”papar Umar.

Terpisah pratisi hukum Arion SH mengatakan,” Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.”kata Arion.

Dengan tidak mencantumkan nilai kontrak di plang proyek, itu artinya dinas terkait tidak ada keterbukaan informasi publik, Sementara yang untuk melaksanakan kegiatan proyek itu adalah uang negara dari hasil rakyat membayar pajak.

Dan seharusnya dinas mencantumkan nilai kontrak, Dan apalah sulitnya mencantumkan nilai kontrak di plang setiap proyek.**HR




Tinggalkan Balasan