Praktisi Hukum Justin P SH Angkat Bicara Soal Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Inhu

SOROTKASUSNEWS.NET-Terkait masih tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang dilaporkan warga ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Inhu, Riau lebih kurang 4 bulan lalu menjadi perhatian khusus berbagai kalangan masyarakat. Termasuk Praktisi Hukum Justin P, SH.

“Kita minta polisi yang menangani kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Inhu, kalau memang tidak ada pidananya cepat dihentikan dan kalau ada pidana jangan ditutup-tutupi”,ujar Justin

Menurut dia kabar yang beredar kasus dugaan korusi SPPD fiktif itu ada kerugian negara yang disebabkan dari pengelolaan uang yang tidak benar.

“Kalau unsur itu sudah terpenuhi kenapa tidak ditingkatkan yang awaknya penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dan kenapa proses hukumnya dilambat-lambatkan atau lambat sekali,”kata Justin.

“Dan kalau tidak ada unsur pidananya jangan ragu untuk menghentikan penyidikan dan jangan seolah-olah kasus korupsi yang sedang ditangani polisi atau kejaksaan tidak ada perkembangannya”,imbuhnya

“Polres Inhu ataupun Kejaksaan Inhu adalah sebagai lembaga tempat rakyat memberikan kepercayaan dan jangan sebaliknya justru rakyat hilang kepercayaan terhadap dua lembaga hukum tersebut”,tambahnya

Sebab secara awam penggunaan keuangan yang telah merugikan negara itu adalah korupsi yang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau memang ragu-ragu hentikan penyidikan biar masyarakat tahu mau mengadukan dugaan korupsi SPPD fiktif itu kelain, atau nyatakan tidak sanggup dan limpahkan kasus itu kelembaga hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”tegas Justin P SH.

Sebelumnya,” Kapolres Inhu, AKBP Efrizal SIk saat dikonfirmasi mengatakan,” Kasus masih tetap berjalan dan sudah tahap penyilidikan,” katanya kepada awak media Jum’at (8/10/2019).

AKBP Efrizal menuturkan, pihaknya akan bekerja secara profesional untuk penanganan dugaan korupsi itu, meski bersentuhan dengan tokoh-tokoh politik di Inhu.

“Nanti kalau sudah P21 akan kita press release. Yang pasti kasus ini tetap berjalan,” singkatnya.

Sebagaimana diketahui terbongkarnya dugaan SPPD fiktif dan pemotongan SPPD itu, atas laporan masyarakat ke Polres Inhu kuat dugaan bahkan perihal tersebut merugikan negara hingga Rp.45 miliar.

Selain SPPD fiktif, juga diduga digunakan untuk pembuatan SPJ reses per anggota dewan yang kemudian dipotong Rp800 ribu dari Rp30 juta setiap reses.

Untuk diketahui selain kasus SPPD fiktif, ada juga dugaan korupsi lain di DPRD Inhu dugaan korupsi atas temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebesar Rp1,7 miliar kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Inhu.**HR




Tinggalkan Balasan