Diduga Kasus Kelebihan Bayar Temuan BPK Yang Ditangan Kejari Masuk Angin

SOROTKASUSNEWS.NET-Setengah tahun sudah kasus kelebihan bayar hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau ditangani oleh Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Inhu belum ada kejelas hukum.

Hasil pemeriksaan, ditemukan kelebihan pembayaran hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Inhu sebesar Rp 1.380.457.776,00 dan ditemukan juga kelebihan pembayaran tunjangan transportasi kepada wakil Ketua dan anggota DPRD sebesar Rp. 702.030.271,00.

” Sepertinya intitusi penegak hukum di Kabupaten Inhu ini sudah masuk angin, buktinya saja kasus kelebihan bayar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu hingga kini belum juga ada kepastian hukumnya.

Padahal dalam kasus tersebut yang bersangkutan seperti pegawai Sekwan dan anggota DPRD sudah diperiksa oleh Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhu,”kata Roni akvitis salah satu LSM.

Namun faktanya hingga kini Kejari Inhu belum ada menyampaikan kepastian hukum, apalagi penetapan tersangka.

Masyarakat sangat menanti kepastian hukumnya, kalau memang kasus kelebihan bayar hasil temuan BPK itu tidak ada pidananya cepat dihentikan dan kalau ada pidananya jangan ditutup-tutupi.

Dan kalau unsur pidananya terpenuhi kenapa tidak ditingkatkan yang awalnya penyelidikan ditingkatan menjadi penyidikan dan mengapa proses hukum terkesan dilambat-lambatkan.

“Kalau tidak ada ungsur pidananya Kejari Inhu jangan ragu atau malu-malu untuk menghentikan proses penyidikan dan jangan seolah-olah kasus kelebihan bayar ini tidak ada perkembangan,”sambung Roni.

Kasus kelebihan bayar dan dugaan korupsi SPPD fiktif anggota dewan ini tidak saja menjadi sorotan masyarakat, tapi, juga mahasiswa Inhu.

Dengan keperdulian dan prihatin mahasiswa Inhu gabungan melakukan aksi demo di Kejari beberapa bulan yang lalu meminta Kejari Inhu secepatnya menyelesaikan kasus kelebihan bayar.

“Dan bahkan aksi demo mahasiswa kala itu, Bila Kejari Inhu tidak mampu, mahasiswa meminta Kejari Inhu di copot.”pungkas Roni.

Terpisah Ilham Permana mengatakan,” Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami mahasiswa Inhu gabungan akan kembali melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi dan Polda Riau.

Di Kejati kita akan menyampaikan Kejati Riau untuk dapat menegur Kejari Inhu untuk berkerja secara profesional dan proporsional dan kalau tidak mampu menangani kasus tersebut, kami mendesak Kejati Riau secepatnya mencopot Kejari Inhu serta kasi Pidsus nya.

Sedangkan di Polda Riau kami akan menyampaikan kasus dugaan SPPD fiktif dan pemotongan SPPD sejumlah oknum DPRD Inhu, kami meminta Polres Inhu untuk segera meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan.

“Di tanya kapan akan melakukan aksi demo tersebut, Tunggu aja nanti kalau mau turun demo kami kabari, tapi, yang jelas dalam bulan ini kami pastikan akan demo,”tegas Ilham Permana.

” Sebagaimana diketahui terbongkarnya dugaan SPPD fiktif dan pemotongan SPPD sejumlah anggota DPRD Inhu atas laporan masyarakat ke Polres Inhu kuat dugaan bahkan perihal tersebut merugikan negara hingga Rp45 miliar.

Selain SPPD fiktif, juga diduga digunakan untuk pembuatan SPJ reses per anggota dewan yang kemudian dipotong Rp800 ribu dari Rp30 juta setiap reses.

Untuk diketahui selain kasus SPPD fiktif, ada juga dugaan korupsi lain di DPRD Inhu dugaan korupsi atas temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebesar Rp1,7 miliar kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Inhu.**HR




Tinggalkan Balasan