Ketua DPRD Inhu Meminta KUD Tani Bahagia Patuhi Peraturan

SOROTKASUSNEWS.NET-Terkait KUD Tani Bahagia menggarap kawasan hutan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ) Kabupaten Inhu, Riau juga mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu.

Ketua DPRD Inhu Samsudin saat dikonfirmasi diruang kerjanya terkait tentang KUD Tani Bahagia yang diduga menggarap kawasan hutan TNTN mengatakan,” Orang KUD otamatiskan
sudah mengetahui UU dan aturan, Patuhilah sesuai UU dan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan.

Bagi KUD, Koperasi atau masyarakat yang menggarap kawasan hutan kita berharap untuk dapat mengurus izin terlebih dahulu ke Mentri dan dinas terkait agar dikemudian hari tidak menjadi masalah.

“Dan bagi yang menggarap kawasan hutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur didalam pasal 93 ayat (3) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,”singkat Ketua DPRD Inhu, Samsudin.

” Untuk tetap melestarikan kawasan hutan TNTN Polda Riau melalui Reskrimsus melayangkan surat himbauan keseluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau khususnya Kabupaten Inhu untuk tidak menerima TBS dari kawasan hutan TNTN.

Dalam surat Polda Riau di poin 2 yang berbunyi, Disampaikan bahwa Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) saat ini banyak diserobot oleh masyarakat atau kelompok dengan tanpa ijin untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang terkandung didalamnya.

Poin 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada pimpinan pabrik kelapa sawit (PKS) agar.

a. Tidak mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tesso nilo.

b. Tidak menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan HPT tesso nilo.

c. Tidak membeli, memasarkan dan/atau mengelolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan HPT tesso nilo.

Jika tidak mengindahkan himbauan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam pasal 93 ayat (3) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.**HR




Tinggalkan Balasan