Diduga PT. SSR Terima TBS Dari Kawasan Hutan TNTN ” Dinilai Kangkangi Surat Himbauan Polda Riau”

SOROTKASUSNEWS.NET-Larangan pabrik kelapa sawit (PKS) menerima tandan Buah Segar (TBS) dari kawasan hutan Tanam Nasional Tesso Nilo (TNTN) sepertinya dilanggar oleh PKS PT Swakarsa Sawit Raya (SSR), Diduga PKS PT SSR di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Riau menerima TBS dari kawasan hutan TNTN dari Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

” Lebih kurang sekitar 2 atau 3 tahun ini diduga PKS PT SSR di Desa Talang Jerinjing menerima TBS dari kawasan hutan TNTN di kelola untuk dijadikan Crud Palm Oil (CPO).

Sekalipun sudah ada surat himbauan dari Polda Riau bahwasan PKS untuk tidan terima TBS dari kawasan hutan itu hanya pepesan kosong.”kata Jumadi akvitis LSM TOPAN RI.

Kapolda Riau melalui Reskrimsus
mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pimpinan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk tidak menerima TBS atau hasil perkebunan dari lahan kegiatan perkebunan tanpa izin dari kawasan hutan TNTN.

Namun pada kenyataannya masih ada PKS yang nakal menerima hasil TBS dari kawasan hutan TNTN,”sambung Jumadi.

Anehnya lagi, sekalipun sudah sekian lama PKS PT SSR itu terima TBS dari kawasan hutan TNTN namun hingga kini penegak hukum tidak ada yang menindak secara tegas.

Padahal dalam surat himbauan Kapolda Riau jelas, Bagi PKS yang menerima TBS dari hasil kawasan hutan dapat di pidana penjara 5 sampai 10 tahun dan denda 5 hingga 10 miliar.

Surat Polda Riau di poin 2 yang berbunyi, Disampaikan bahwa taman nasional tesso nilo (TNTN) saat ini banyak diserobot oleh masyarakat atau kelompok dengan tanpa ijin untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang terkandung didalamnya.

Poin 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada pimpinan pabrik kelapa sawit (PKS) agar.

a. Tidak mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tesso nilo.

b. Tidak menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan HPT tesso nilo.

c. Tidak membeli, memasarkan dan/atau mengelolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, khususnya kawasan hutan HPT tesso nilo.

Jika tidak mengindahkan himbauan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam pasal 93 ayat (3) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,”jelas Jumadi.

Untuk itu kita berharap Kapolda Riau untuk segera bertidak tegas terhadap PKS PT SSR sesuai dengan surat himbauan yang mereka keluarkan, dan jangan surat himbauan itu menjadi surat pepesan kosong,”tegas Jumadi.

Untuk perimbangan pemberitaan awak media coba konfirmasikan ke Humas Polda Riau melalui pesan singkat WhatsApp, Hingga berita ini terbit belum memberikan jawaban.

Sementara, Manager PKS PT SSR, Stenly Manalu saat dikonfirmasi melalui via seluler dengan nomor 08125140 xxx tidak menjawab.**HR




Tinggalkan Balasan