Tidak Terbuka Informasi Anggaran Pada Papan Proyek,LSM TOPAN RI Minta BPKP Riau Audit Proyek Disdikbud

SOROTKASUSNEWS.NET-Proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Inhu, Riau tidak mencantumkan anggaran proyek.Ada apa? Mengapa tidak berani mencantumkan anggarannya sesuai ketentuan. Jelas ini adalah pelanggaran.
Untuk itu diminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (BPKP) Provinsi Riau audit. Hal itu di tegaskan oleh akvitis LSM TOPAN RI (Versi Budiman-Munas Cilegon) Jumadi

” Untuk meningkatkan dunia pendidikan ,pemerintah Pemkab Inhu melalui Disdikbud melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun sayang dalam pelaksanaan nya di duga proyek di Disdikbud Inhu menjadi ajang korupsi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Hal ini dibuktikan dengan tidak di cantumkan nilai proyek di plang atau papan proyek,”kata Jumadi akvitis LSM TOPAN RI, Ahad (16/11/2019).

Seperti proyek pembuatan pagar di SMPN 1 Kecamatan Sei Lala yang dilaksanakan oleh CV Tri Sakti Mulia, SDN 004 Desa Perkebunan dilaksanakan oleh CV Riffat dan SDN 001 dilaksanakan oleh CV Multi Dinamika Prima, Ketiga proyek tersebut di plang proyek tidak tercantum nilai kontrak.

Maka dari itu atas nama masyarakat Inhu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) TOPAN RI, kita meminta BPKP untuk mengaudit proyek di Disdikbud Inhu khususnya tiga proyek tersebut. karena, kuat diduga ketiga proyek itu ajang korupsi.

Dijelaskan Jumardi, Setiap pelaksanaan kegiatan yang dianggarakan melalui dana APBN dan APBD harus transparan, bukan malah sebaliknya ditutup-tutupi seperti kegiatan proyek di Disdikbud Inhu.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dengan tidak mencantumkan nilai kontrak di plang proyek, itu artinya dinas terkait tidak ada keterbukaan informasi publik, Sementara yang untuk melaksanakan kegiatan proyek itu adalah uang negara dari hasil rakyat membayar pajak.”tegas Jumadi.**HR




Tinggalkan Balasan