KEJATI RIAU DAN BUPATI KAMPAR SOSIALISASI PEMBUATAN PERDES

SOROTKASUSNEWS.NET-Dalam rangka acara sosialisasi pembuatan Peraturan Desa (PerDes) serta pemanfaatan APBDES dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kabupaten Kampar, Kejati Riau diwakili Asintel Kejati Raharjo Budi Krisnanto, SH, MH dan Bupati Kampar diwakili Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, Msi, Inspektorat Kampar Diwakili Irban Tarmizi.SH.MH, Kabag Hukum Setda Kampar diwakili Kasubag Perundang Undangan Bagian Hukum Susilawati, SH.Bertempat di Aula Kantor Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Senin (10/02/2020).

Acara dimulai Pukul 09.00 Wib dan juga dihadiri Camat Siak Hulu Fajri Hasbi S.STP. Msi, Danramil 06/SH Kapten Inf. Daswat, Kapolsek Siak Hulu Zulkarmain.SE diwakili Panit Binmas Aiptu Bopi. Para Kades dan Para KaPus, Babinsa, BabinKamtib sekecamatan Siak Hulu.

Acara Sosialisasi ini di hadiri oleh beberapa Kades dan yang mewakili dari 18 Kecamatan mengikuti Acara Sosialisasi ini.

Kadis PMD Kampar Febrinaldi Tridarmawan.S.STP.Msi mengatakan, sebelumnya sudah pernah diadakan sosialisasi di Bangkinang dihadiri pihak Kejati Riau oleh Asintel beserta jajarannya.Untuk itu kami dari Pemda Kabupaten Kampar sangat memberikan Apresiasi kepada pihak Kejati Riau.

Menindak lanjuti untuk Mengumpulkan Para Kades Se kabupaten Kampar untuk diberikan Pembekalan dan mempersiapkan Kegiatan ini dengan baik.

Febrinaldi mengarahkan bahwa fungsi salah satu tugas Pemerintahan itu mengacu UU No.6 Tahun 2014 Tentang Tugas Pengaturan Ditingkat Desa, Menyusun Regulasi, Melakukan Penberdayaan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Selanjutnya Penyusunan Regulasi menjadi Dasar untuk melaksakan tugas tugas pokok dan Fungsi masing masing.

Asintel Kejati Riau Raharjo Budi Krisnanto, SH, MH dalam arahannya mengatakan, jika ada kekurangan dan Keterlabatan dalam pembangunan nantinya akan dihitung oleh Tenaga Ahli atau Inspektorat dan adanya temuan berapa kerugian Negara. Maka pihak Inspektorat memberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara atau Kas Desa.

“Selanjutnya apabila ada temuan yang dilaporkan pihak Masyarakat, LSM, Media, Kepolisian (Tipikor) dan Kejaksaan akan diproses secara hukum, terkecuali yang sudah diperiksa dan sudah dikeluarkan LPHnya adanya temuan tersebut tidak ditanggapi selama 60 hari, maka Pihak Hukum Kasi Pidsus untuk dinaikkan ke Pengadilan”,kata Raharjo. **Syaparudin




Tinggalkan Balasan