Tahan Ijazah, Owner Distributor PT RAS Dapat Dipidana

SOROTKASUSNEWS.NET-Terkait penahanan izajah dan sejumlah dokumen lainnya dan dibawah upah minimum kabupaten (UMK) dan diduga tidak ikut sertakan karyawan sebagai peserta BPJS owner PT Riau Abdi Sentosa bidang distributor di Kabupaten Inhu, Riau dapat dipidana. Hal ini ditegaskan oleh Arion,S.H pengamat hukum yang juga pengacara.

Dalam undang-undang ketenagakerja sudah dijelaskan, bagi perusahan yang menahan izajah, tidak ikut sertakan karyawan sebagi perserta BPJS dan bayar upah dibahwa UMK dapat di pidana.

Diterangkan oleh Arion SH Penahan Ijazah bisa kenak hukum, hal ini berdasarkan UU Nomor 13 tahu 2013 tentang ketenagakerjaan disebutkan. Tidak ada aturan yang membolehkan perusahan menahan surat-surat berharga milik karyawan,termasuk ijazah, kalau perusahan nekat, itu artinya melanggar hukum.

Dan berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan di kantor Disnaker Inhu beberapa waktu lalu sudah disepakati besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp 2.985.190 sedangkan UMK untuk tahun 2019 disepakati Rp 2.751.076 dan kenaikan UMK Inhu tahun 2020 mengacu pada surat kementrian tenaga kerja nomor BM/308/HI.01.00/X/2019.

Berdasarkan pasal 185 ayat (1) Jo pasal 90 ayat (1) UU ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah dibawah minimum dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.”papar Arion SH.

Pada peraturan Presiden RI No 111 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Presiden No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, terhadap beberapa pasal mengatur tentang BPJS kesehatan untuk karyawan.

Kewajiban perusahan mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan juga disebutkan dalam UU no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dikarenakan BPJS kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah.

Dan berdasarkan PP No 86 Tahun 2013, terdapat ketentuan sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Sanksi tersebut berupa pencabutan perizinan usaha dan izin-izin lainnya.

“Dalam UU ini pun mengatur tentang sanki bagi perusahan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan, Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanki”,tegas Arion SH.

Atas pelanggaran ini kita berharap pemerintah daerah Pemda Inhu melalui dinas Disnaker dapat menuntut PT RAS secara hukum dan itu pun kalau pemerintah daerah memiliki nyali.

“Jujur saja kita meragukan Disnaker Inhu apa miliki nyali untuk menuntut secara hukum apa lagi untuk mencabut izin PT RAS.”pungkas Arion SH.

“Terpisah Sekda Inhu, Ir H. Hendrizal MSi mengatakan,” terkait persoalan ijazah karywan PT RAS yang ditahan oleh pihak perusahan kita sudah sampaikan kepada Disnaker untuk untuk segera menyelesaiakan dan bahkan surat pun sudah dilayangkan,”pungkas Sekda Inhu,**HR




Tinggalkan Balasan