Harapan Masyarakat…Anggota DPRD Inhu Lebih Peduli Terhadap Warga Kurang Mampu

SOROTKASUSNEWS.NET-||Sehubungan masih banyak ditemukan rumah warga kurang mampu atau miskin yang tidak layak untuk tempat tinggal ,memunculkan presepsi masyarakat bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu,Riau sebagai wakil rakyat dinilai kurang peduli terhadap warga yang kurang mampu.

Dalam penuntasan kemiskinan di Kabupaten Inhu tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, Anggota DPRD juga memiliki berperan penting, karena mereka adalah wakil rakyat dan mereka dapat mengusulkan melalui APBD daerah untuk kegiatan Rumah Layak Huni (RLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Menurut saya tidak ada salahnya selagi keuangan daerah mampu dan tidak menyalahi aturan anggota DPRD seharusnya mengusulkan program RLH dan BSPS apalagi ini demi untuk kemakmuran warga,”papar Zaharman Kas tokoh masyarakat Pasir Penyu.

“Karena tujuan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran saya rasa tidak ada masalah sepanjang kegiatan atau program itu masuk dalam musrenbang tingkat desa atau kelurahan terus kecamatan dan sampailah musrenbang tingkat kabupaten”,ujarnya

“Yang penting keuangan daerah mencukupi, bila tidak mencukupi menurut saya mana yang diproritaskan itulah yang didulukan dan mana yang tidak begitu proritas mereka dapat mencoretnya. Menurut saya program RLH dan BSPS ini dapat di proritaskan, karena masih banyak warga kita di Inhu ini yang tidak miliki rumah sebagaimana layaknya, Contoh seperti rumah ibu Marini di Desa Batu Gajah yang tidak layak disebut sebagai rumah tempat tinggal”,ungkapnya

Seharusnya mereka anggota DPRD malu di daerahnya masih ditemukan rumah yang tidak layak huni, sementara setiap tahun mereka melakukan reses menampung aspirasi masyarakat. Lalu apa yang ditampung selama ini.

“Apa lagi di dapil lV ini anggota DPRD ada 10 orang dengan dia menyumbang satu orang aja 1 juta sudah bisa untuk merehap rumah ibu Marini.”sebutvZaharman Kas.

Ditanya mengenai kurang pedulinya instansi terkait maupun pejabat yang berwenang dengan masih adanya rumah warga yang tidak layak.

Kuncinya adalah ke pekaan dari pada mereka,seperti di tingkat kabupaten mereka harus teliti dari awal laporan-laporan dari desa, kelurahan dan kecamatan. Dan begitu juga ditingkat kecamatan mereka juga harus monitor dan tidak hanya menerima laporan saja.

“Karena, sekarang ini kebanyakan data yang digunakan itu adalah data-data lama, mereka tidak turun langsung kelapangan, maka bantuan ataupun program dari pemerintah itu banyak yang tidak tepat sasaran.”pungkas Zaharman Kas,**HR




Tinggalkan Balasan