Notifikasi Gugatan Atas Berdirinya PMKS PT SSS Sudah Dilayangkan

SOROTKASUSNEWS.NET-||Rencana masyarakat menggugat berdirinya pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT Sanling Sawit Sejahtera (SSS) di Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ), Kabupaten Inhu, Riau tidak hanya gertak sambal.

Slamet Waldi dan David Sandi Putra melalui kuasa hukum nya Dody Fernando SH MH bahwa berdasarkan surat kuasa No 009/SJ-PDT/KP/ll/2020 telah menyampaikan Notofikasi guna sebagai syarat formil mengajukan gugatan atas diberikannya izin berdirinya PMKS PT SSS.

Dody Fernando SH MH mengatakan, Bahwa berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor 36/KMA/SK/ll/2013. menyebutkan persyaratan gugatan warga negara salah satunya adalah pihak penggugat harus mengirimkan Notifikasi/somasi kepada pihak intansi pemerinta yang nantinya akan digugat.

“Calon tergugat adalah Bupati Indragiri Hulu, Ketua DPRD Inhu Cq Ketua komisi lll DPRD Inhu. Kepala DLH Inhu dan kepala Dinas penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu (PMD-PTSP) Inhu.”papar Dody.

Khususnya Komisi lll DPRD Inhu, adalah puhak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan atas penggunaan kewenangan yang digunakan oleh pihak eksekutif telah lalai melakukan tugas dan fungsinya. Karena tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

“Pihak komisi lll DPRD Inhu memang sudah melakukan penunjauan kelapangan akan tetapi tidak ada membawa ahli guna membuat kajian atas dampak berdirinya pabrik tersebut dan terkesan hanya formakitas saja.”sebut Dody.

Dijelaskan Dody. Bahwa warga masyarakat kecamatan LBJ sangat membutuhkan air bersih yang bersumber dari PDAM yang berada di Desa Rimpian, Selain masyarakat fasilutas umum di Kecamatan LBJ juga menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih.

Pihak pemerintah Pemda Inhu telah memberikan izin PT SSS untuk mendirikan PKS di Desa Rimpian yang berjarak lebih kurang 3 Km dari PDAM, dan terletak di hulu sungai rimpian yang mana air sungai merupakan sumber air bagi PDAM untuk menyediakan air bersih bagi maayarakat dan fasilitas umum di kecamatan LBJ.

“Bahwa pemberian izin kepada pabrik pengelolaan kelapa sawit PT SSS, Bupati Inhu, DLH Inhu, DPMD-PTSP Inhu adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak warga mendapatakan lingkungan hidup yang sehat dan hak warga mendapatkan air bersih.”jelas Dody.

Sambung Dody, dengan diberikan izin pabrik pada PT SSS mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih bagi warga masyarakat kecamatan LBJ dan juga mengganggu pada fasilitas umum yang menggantungjan kebutuhan air bersih pada PDAM yang bersumber dari air sungai rimpian.

Hak mendapatkan air bersih merupakan bagian hak azasi manusia didalam UUD 1935 pasal 28 A, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Kemudian pada pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan hak atas air adalah merupakan bagian dari HAM telah diakui juga dalam sidang umum PBB tanggal 28 juli 2010.

Dan pemberian izin tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Untuk itu kami meminta kepada Bupati Inhu, Komisi lll DPRD Inhu, DLH Inhu dan DPMD-PTSP Inhu. Pertama meminta mencabut izin yang telah diberikan kepada PT SSS. kedua menghentikan kegiatan pembangunan pabrik PT SSS dan ketiga menjaga kepastian warga negara khususnya masyarakat kecamatan LBJ mendapatkan air bersih dan lingkungan hidup yang sehat serta jahu dari pencemaran lingkungan.”pungkas Dody.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,” Selain permasalahan air bersih. bedirinya PMKS PT SSS dinilai merusak fasilitas umum yakni jalan di kecamatan LBJ, sebagaimana diketahui bahwa jalan kabupaten di Kecamatan LBJ tidak bisa di lintasi dengan muatan lebih dari 5 hingga 10 ton, Sementara itu mobil PMKS PT SSS bermuatan rata-rata 20 hingga 30 ton.**HR




Tinggalkan Balasan