Diduga Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Inhu Ilegal, Diminta Penegak Hukum Untuk Periksa

SOROTKASUSNEWS.NET-||Terkait pencairan tunjangan perumahan 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Riau diduga ilegal, karena pencairan tunjangan diduga tanpa payung hukum ini menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat.

Adanya dugaan pencairan tunjangan perumahan Anggota DPRD Inhu tanpa perbup yang seharusnya dan aturannya memang di atur dalam Perbup jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme pencairan tersebut.

“Sehingga dana tersebut seharusnya tidak seyogyanya di cairkan begitu saja dan untuk itu kami sebagai rakyat sangat menyayangkan kinerja sekwan belum ada perbub berani mencairkan dan anehnya lagi sudah belum ada perbub anggota DPRD usulkan pencairan tunjangan perumahan,” kata Haryadi Sanjaya, SP Ketua Ikatan Sarjana Anak Negeri (IKSAN) Kab. Inhu.

“Bahwa kami maklum kualitas pemahaman Undang Undang, Perda, Perbup dan aturan lainnya di akui anggota DPRD sekarang ini masih belum mengerti dan baru.”sambung Sanjaya.

Mana yang harus di kerjakan dan mana yang harus di jalankan sesuai alurnya mereka masih perlu belajar banyak. Misalnya Proyek Aspirasi yang namanya proyek Aspirasi itu tidak ada apa lagi bila anggota DPRD yang mengerjakan itu jelas tidak boleh karena DPRD bukan eksekutor anggaran tapi sebagai control, Legislasi dan budgeting.

“Dan bila memang sudah di cairkan, sekwan beserta bagian keuangan di DPRD dan Kabag Keuangan Pemda Inhu jelas lebih laju melebihi wewenang Bupati selaku yang memiliki penguasaan Perbup, untuk itu lebih baik di non jobkan dari pada menjadi duri dalam daging.”papar Haryadi Sanjaya,

Tambah Haryadi Sanjaya, Dengan dicairkan tunjangan perumahan 40 angota DPRD Inhu tanpa ada payung hukumnya itu sama artinya ilegal, Untuk itu kita meminta penegak hukum kepolisian, kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi memeriksa Sekwan, kabag keuangan dan anggota DPRD Inhu.

“Sebelumnya, Dugaan Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu, Riau kembali terulang pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diduga sebanyak 40 anggota DPRD Inhu telah menerima tunjangan perumahan yang bersumber dari APBD tanpa Rancangan Perbup (Ranperbup)”,pungkasnya

Berdasarkan informasi sejak Sep 2019, 40 orang anggota DPRD Inhu telah menerima tunjangan perumahan yang bersumber dari APBD tanpa Perbup sebagai dasar hukumnya.

Dimana setiap bulanya 40 anggota dewan tersebut menerima anggaran tunjangan perumahan sebanyak Rp 425.500.000
Dengan rincian, Ketua Rp 13 juta, wakil ketua 2 orang setiap orangnya Rp 12 juta dan anggota biasa Rp10,5 juta.”papar Jumadi akvitis LSM

Pembayaran dilakukan pada APBD Tahun 2019 pada bulan September hingga Desember. Sementara untuk APBD Tahun 2020 pembayaran dilakukan pada bulan Januari dan Februari.

“Dari info yang didapat, hingga saat ini Perbup tentang tunjangan perumahan anggota dewan ini tidak kunjung usai, karena pengajuan Ranperbup (Rancangan Perbup) yang diajukan pihak Sekwan masih terganjal akibat belum sinkronya angka yang bakal diterima.”sambungnya.

Sebab dari pihak ketiga yang independen yang digandeng pihak Sekwan untuk membuat merumuskan Perbup tersebut, tim Apresial menemukan angka yang berbeda di lapangan saat melakukan survei.

“Dimana untuk sewa rumah yang terbagus atau termahal di seputaran kota Rengat maupun Pematang Reba hanya sebesar Rp 3 hingga Rp 4 juta saja perbulanya.”tegas Jumadi.**HR




Tinggalkan Balasan