Hanya Berdasarkan Surat Pernyatan, Bendaharawan Sekwan Cairkan Tunjangan Perumahan DPRD Inhu

SOROTKASUSNEWS.NET-||Sehubungan dengan pencairan tunjangan perumahan 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Riau yang diduga tidak berpayung hukum sebagaimana aturan yang berlaku dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya isu atau isapan jempol saja. Ternyata pencairan tunjangan perumahan 40 anggota DPRD Inhu hanya berdasarkan surat pernyataan dari anggota bendaharawan Sekwan Inhu mencairkan tunjangan perumahan.

Perbub tunjangan perumahan anggota DPRD Inhu kita sudah menyurati kepada DPRD maupun Sekwan, bahwa untuk menerbitkan Perbub tunjangan perumahan DPRD itu, sesuai arahan BPK harus ada acuan ataupun kajian yang harus disampaikan ke Pemerintah daerah atau ke Tim TAPD dan itu harus dikaji oleh tim independen, Tim independen itu saya sudah sampaikan kepada Sekwan untuk segera turunkan tim itu.

“Kemarin sudah ada seperti surat perintah untuk menurunkan tim ke KPLL, Jadi Sepanjang itu belum turun dan kajian itu belum ada, tentu peraturan bupati atau Perbub itu belum bisa diterbitkan, dasarnya adalah sama dengan harga satuan atau acuan harga berapa sebenarnya untuk tunjangan perumahan itu, dari acuan tim independen itulah nanti baru kita berikan,” jawab Sekda Inhu, Ir H Hendrizal MSi saat dikonfirmasi. Rabu (11/3/2020).

“Kalau sekarang ini untuk ketua itu adalah Rp 13 juta, wakil ketua Rp 12 juta dan begutu juga dengan anggota lebih kurang Rp10,5 juta. Dan terkait hal itu dari hasil kajian dan temuan BPK itu terlalu tinggi dan berpontensi kerugian negara”,ujarnya

“Untuk itu kita minta kepada Sekwan segera laksanakan kajian itu, setelah kajian surve itu dapat, maka angka itulah yang kita tetapkan untuk tunjangan perumahan DPRD. Dan sampai hari ini belum ada Sekwan berikan kajian itu. Tentu kita belum bisa terbitkan Perbub nya”,tambahnya

“Saya berharap segera dilaksanakan oleh OPD, Kalau Sekda kan sudah memberikan amat kepada seluruh OPD begitu RAK selesai laksanakanlah kegiatan itu dengan baik. Untuk teknis-teknis tentu OPD sudah mengtahui.,”sambung Sekda.

“Perlu di jelaskan, terhadap yang sangkakan ilegal dari pada APBD 2020. saya diundang pertama itu memang saya tidak ada dapat undangan dan kebetulan waktu itu juga ada rapat, Ada yang menelpon dan saya bilang saya tidak ada dapat undangan, dan sekarang ini saya sedang rapat dengan OPD itu yang pertama”,jelasnya

“Undangan yang kedua saya sudah hadir, dan pada saat itu juga ada rapat masalah pembangunan APBD tahun 2020 dan rapat itu saya tunda karena saya ada rapat di DPRD”,ungkap Sekda

“Tetapi, pada saat sampai lebih kurang 15 menit, kata ketua DPRD anggota belum semua hadir dan bahkan masih ada yang dirumah dan masih ada diperjalanan, dan tak mungkin kita tunggu sementara rapat yang lain kita ada. lalu say minta izin dan kebetulan di berikan izin oleh ketua DPRD.

Namun pada saat saya hadir disitu, sudah saya lihat ada gelagat-gelagat yang kurang pas, dimana kurang pas nya, ada yang mau meliput, ya kalau peliputan itu benar dan berimbang, Anggaplah berimbang, tetapi kita takutnya juga dampaknya kurang pas”,katanya

“Kemudian munculah bermacam-macam pemberitakan, tapi, saya diam tidak ada komentar. Kemudian kemarin saya ada tugas di Kejati Riau ada pertemuan OPD terkait ada asisten 1 ada PTPN V, ada juga Kesbangpol, ada Kabag Hukum ada Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya dan juga ada direktur dari PTPN V dan juga Datun pengacara negara”,ujarnya

“Disitu kami rapat terkait PTPN V, Terkait PTPN V ini juga memperjuangkan 20 persen hak-hak masyarakat, Alhamdulillah dalam waktu dekat sepanduk-sepanduk yang ada di lahan PTPN V bersama-sama masyarakat akan kita turunkan, karena titik-titik terangnya sudah ada, itulah masalah rapat kemarin.”terang Sekda lagi.

“Setelah rapat kemarin di Kejati, sesuai surat tugas bahwa hari ini tanggal 11 Maret 2020 sesuai jadwal dengan BPK pukul 14.00 wib nanti menyerahkan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ke BPK di Pekanbaru”,jelas Sekda

“Kemarin sore jam 18.00 wib, saya di wa kan oleh seketaris tim TAPD ataupun BPKAD bahwa hari ini juga ada undangan dari tim Banggar yang ditandatangani oleh Suwardi Ritongan SE, bahwa hari ini jam 11.00 wib tanggal 11 Maret 2020 rapat antara tim TAPD dan tim Banggar masalah APBD 2020 dan tidak mungkin hari ini saya bisa hadir, karena saya masih di pekanbaru dan jam 14.00 wib nanti ke BPK bersama pak Bupati untuk menyerahkan LKPD.

Terkait dengan pembahasan APBD antara tim TAPD dan tim Banggar 2020 saya rasa tidak ada gunanya lagi dibahas, Tim Banggar dan Tim TAPD 2020 saya rasa kerjanya sudah tuntas. Dimana tuntasnya, dibuktikan dengan terbitnya SK Gubenur terhadap persetujuhan pada APBD 2020.

Kalau pun ada riak-riak mengatakan bahwa tim Banggar ataupun Suwardi Ritongan atau lainnya tidak mendatangani, begitu kami terima dari persetujuan prefikasi dari Gebenur itu disepakati adanya perubahan-perubahan dan kemudian kami bahwa pulang, Dalam ketentuan 7 hari harus sudah disampaikan kepada provinsi.

Dan sesuai arahan dari provinsi ada pergeseran atau perubahan sudah saya rapatkan dengan Bappeda dan saya rapatkan dengan tim TAPD, dan kemudian saya surati DPRD bahwa ini hasil prefikasi provinsi, Bersama dengan itu juga keluar SK Gubenur yang disampaikan kepada DPRD, Kenapa pada saat itu timbul kecurigaan tidak dibahas,

Kalau saya sebagai ketua TAPD dan anggota bukan tidak bahas,karena kami sudah mendapatkan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati. Memang yang mendatangani adalah ketua DPRD Samsudin dan satu lagi Masyurllah.

Kenapa Suwardi Ritongan SE tidak mendatangani, pada tanggal 29 kalau tidak salah itu, seketaris tim TAPD saya suruh tolong di cari Suwardi Ritongan dimana dia sekarang, Dicari-cari dan ditanya-tanya ternyata dia ada di pekanbaru, lalu di SMS lah oleh petugas kita Samoel, dan SMS itu berbunyinya seperti ini, Pak wakil ketua dimana, kami ada perlu, perlunya itu dalam rangka APBD. tapi, tidak dibalas, karena informasi di pekanbaru maka dikejarlah kesana oleh Samoel.

“Sesampai di Pekanbaru di SMS lah lagi, saya sudah di Pekanbaru, bapak dimana, tak juga ada balasan, lalu Samoel balik lagi ke Inhu. karena besok sudah hari terakhir menyerahkan kepada Gubenur.

Sesampainya di Inhu Samoel jumpa dengan Suwarsi Ritongan atau Ucok di Rengat. lalu di bilanglah oleh Samoel terkait mendatatangi, Oh saya gak mau, saya kok tidak dibahwa pembahasan, kata ucok pada Samoel. dan saya telpon, tapi dia tidak angkat.,”papar Sekda.

Yang penting tim TAPD sudah menjalankan tugasnya dan sudah dapat berita acara kesepakatan tim banggar dan tim TAPD ditandatangi oleh Samsudin selaku ketua DPRD dan Masyrulah selaku wakil DPRD serta Bupati Inhu H Yopi Arianto.

Siapa yang bilang itu tidak lagi legal dan kami antarkan lagi ke provinsi,, ketentuan kalau tiga hari setelah keprovinsi tidak ada balasan berarti APBD 2020 diterima. Dan waktu saya di wawancara, saya sampaikan Pemda tidak bisa menentukan legal tidak legalnya APBD 2020. DPRD pun tidak bisa menentukan itu legal atau tidak legalnya. ketentuan terakhir adalah di provinsi dan sekarang sudah jalan.

Terkait yang belum ada Perbub nya, saya sudah panggil pak Kuwat nya hari senin kemarin namun dia ada halangan, hadirlah pada saat itu bendahawannya. Saya mau bertanya apakah tunjangan perumahan angota dewan sudah dibayarkan atau belum.

Bendaharawan bilang sudah dibayar pak, Lo dasar anda membayar itu apa, dia bilang berdasarkan NPB dan SPM dari sekwan, saya bayar, saya tanya lagi, seandainya ini bermasalah apa pertanggungjawaban awak sebagai bendarawan, Ada pak pernyatan dari pada anggota dewan itu. Pernyatan apa saya bilang, Seandainya ini salah mereka siap untuk mengembalikan, kata Bandarawan, Saya bilang itu tidak bisa, berarti kalian sudah mengakui itu salah dan masih kalian bayar hanya dengan pernyataan anggota dewan.

Seandainya nanti tim Apersal itu menyatakan tunjangan perumahan anggota dewan itu hanya 5 juta untuk ketua dan untuk anggota dibawah itu, Ya harus dikembalikan pak, kan ada pernyataannya, jawab Bandarwan.

“Dan saya bilang tolong sampaikan kepada Sekwan ataupun penguasa pengguna anggaran disitu tolong disegerakan proses apraisal tunjangan perumahan ini supaya terbit Perbu sebagai dasar hukum untuk membayar,”tegas Sekda Ir Hendrizal.,**HR




Tinggalkan Balasan