Mantap…., Diduga 6 Bulan Pencairan Tunjangan Perumahan 40 Anggota DPRD Inhu Tanpa Payung Hukum

SOROTKASUSNEWS.NET-||Issue mengenai dugaan pencairan tunjangan perumahan sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Riau tanpa payung hukum atau peraturan bupati (Perbub) hangat dibincangkan dari berbagai kalangan.

Menyikapi tunjangan perumahan 40 anggota DPRD Inhu, Seketaris Daerah (Sekda) Inhu Ir Hendrizal MSi saat dikonfirmasi mengatakan, Terkait yang belum ada Perbub nya, saya sudah panggil pak Kuwat nya hari senin kemarin namun dia ada halangan, hadirlah pada saat itu bendahawannya. Saya mau bertanya apakah tunjangan perumahan angota dewan sudah dibayarkan atau belum.

“Bendaharawan bilang sudah dibayar pak, Loh dasar apa anda membayar itu, dia bilang berdasarkan NPB dan SPM dari sekwan, saya bayar. Saya tanya lagi, seandainya ini nanti bermasalah apa pertanggungjawaban awak sebagai Bendaharawan.Ada pak pernyataan dari para anggota dewan itu. Pernyataan apa saya bilang, Seandainya ini salah mereka siap untuk mengembalikan, kata Bendaharawan. Saya bilang itu tidak bisa, berarti kalian sudah mengakui itu salah dan masih kalian bayarkan hanya dengan pernyataan anggota dewan.”papar Sekda Inhu Ir H Hendrizal MSI

“Seandainya nanti tim Apersal itu menyatakan tunjangan perumahan anggota dewan itu hanya 5 juta untuk ketua dan untuk anggota dibawah itu, Ya harus dikembalikan pak, kan ada pernyataannya”,jawab Bendaharawan.

“Saya bilang tolong sampaikan kepada Sekwan ataupun penguasa pengguna anggaran tolong disegerakan proses apersal tunjangan perumahan ini supaya terbit Perbub sebagai dasar hukum kalian melakukan pembayaran tunjangan perumahan Dewan.

Tugas saya untuk APBD 2020, tim TAPD dan tim Bangar selesai saya laksanakan, Seharusnya ketua DPRD pak Samsudin dapat memahami hal-hal seperti ini.

Ditanya, tunjangan perumahan anggota dewan ini sejak bulan dan tahun berapa saja yang tanpa payung hukum. Pada waktu saya panggil Bandarawan, kalau tidak salah yang sudah dibayarkan mulai dari bulan Okteber, Novembef dan Desember 2019. untuk 2020 mulai dari Januari, Febuari dan Maret.

“Dan kemarin sudah saya sampaikan kepada Bandarawan tolong hentikan pembayaran mulai dari April, Mei dan selanjutnya sampai ada payung hukumnya untuk membayarkan tunjangan perumahan anggota dewan.,”singkat Sekda Ir Hendrizal MSi.(HR)




Tinggalkan Balasan