Viral di Citizen, Terkait Pembayaran Tunjangan Perumahan 40 Anggota DPRD Inhu Yang Tanpa Payung Hukum

SOROTKASUSNEWS.NET||-Terkait pembayaran tunjangan perumahan sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Riai tanpa payung hukum viral dibicarakan di warganet atau Citizen.

Seperti komentar-komentar di citizen dalam grup cafebook Info Riau,” salah satunya Rony Ervan Fera : Sebegitu parahnya kah kalian anggota dewan memaksakan diri untuk kesenangan kalian,…Yg tidak pantas pun kalian paksa paksa kan.. Apakah kalian di pilih oleh rakyat untuk berfoya foya dan bersenang senang,. Apakah tidak ada lagi rakyat kalian yg membutuhkn uang itu,. Sadar lah kalian saudara ku,. Kalian di pilih bukan untuk rakus habiskan uang rakyat,. Kalian di pilih bukan untuk besenang senang dengan fasilitas yg mewah.. Tapi kalian di pilih untuk memperjuangkan dan menyelamatkan uang rakyat di peruntukkan buat rakyat…

Mantan DPRD Inhu H Zaharaman Kas dalam komennya berbunyi : sebenarnya yg mencairkan itukan keuangan Pemda dan Keuangan di Setwan, yg punya tugas membuat payung hukumnya dan Perbup tsb kan Kabag Hukum Pemda dan harus diteken Bupati. Kita juga heran tanpa Perbup kok dana dari Pemda bisa cair, gitu lo. Kalau nanti itu dianggap bermasalah, tak bisa salahkan dewan saja, yg berani mengeluarkan dana itu dari Kas Pemda tanpa Perbup tetap juga ikut bertanggung jawab. Tak semua kawan di dewan yg paham bahwa uang itu keluar harus ada Perbup nya, kalau mereka disuruh terima dan teken, ya diterima dan diteken nya lah, mungkin karena ketidak tahuan mereka, tapi itu salah satu tugas Sekwan menyiapkan payung hukum tsb, bukan tugas anggota dewan membuat perbup tsb.Sekwan mungkin tak bisa lepas tangan juga, karena mempersiapkan Perbup tsb kan udah tugas rutin dia setiap tahun nya .

Komen H Zaharam Kas dijawab oleh Narasinga yang tak lain adalah Bupati Inhu H Yopi : memang senior sebaiknya jadi narasumber biar lebih mengerti yunior-yuniot. Senior saat ini kasihan sama mereka kalau tidak ada yg membimbing akhir mereka bukan lagi berbicara kepentngan daerah malah justru kepentingan pribadi mereka padahal aturannya semuanya sudah sangat jelas-jelas dan jelasπŸ˜ŠπŸ™

Sambung Narasinga : Zaharman Kaz Haji pemda inhu tetap taat dengan aturan-aturan yg berlaku, senior kalau hubungan saya merasa secara pribadi baik-baik saja senior karena pimpinan pemda kader partai juga bahkan partai pemenang pemilu…..yg jelas aturan yg saat ini tetap kita jalan kan senior suka tidak suka kita menghormati aturan yg berlaku….πŸ˜ŠπŸ™

H Zaharaman Kas : Narasinga ya aturan tetap harus dinomor satukan, karena kalau ada aturan yang tertabrak, bisa menyulitkan semua pihak. Kadang-kadang itulah konsekwensi perpolitikan kita saat ini, agak kurang melihat tentang kemampuan org terhadap tugas2 yg akan di emban. Padahal praktek dilapangannya amat berbeda dg ilmu yg di dapat secara teorinya.
Tak kalah pentingnya, tentu kawan2 tsb juga harus mau terus belajar untuk memahami tugas2 yg akan diembannya.πŸ™

Sementara Haryadi Sanjaya mengomentari : Zaharman Kaz Haji Kalau memang ade datanye macam mane saye gas saje om… lah lame tak turun gunung ni… hehehe

Di jawab oleh Zaharman : Haryadi Sanjaya, Om tidak dalam kapasitas bise menyuruh atau melarang, tapi perlu kajian2 tentang kenapa dana yg katanya belum ada dasar hukum itu bisa keluar dari kas Pemda ? itu masalahnya, uang itu bukan berada pada kas Dewan, tapi pada kas Pemda, sebelum cek atau SP2D keluar, kan ada Tim Verifikasi dibagian keuangan Pemda, kalau ada syarat yg kurang biasanya verifikasi tidak lolos dan dana tak bisa dicairkan, banyak meja yg harus dilalui, begitu biasanya proses pengambilan uang2 di kas Pemda. Sekarang ini kenapa bisa lolos bahkan cair kalau memang ada yg tak memenuhi syarat. Yg mengurus semua dana di Dewan adalah Sekwan dan Bagian keuangan di Setwan, yg mengajukan permintaan sesuai dg mata anggaran yg ada disitu, jadi bukannya anggota Dewan yg ngajukan dan ngurus2 tagihan tsb. Ini bukan soal bela membela, tapi itu proses pengajuan dana yg biasa dilakukan oleh semua OPD, kalau soal mau ngegas itu, ini mungkin bukan pelanggaran yg termasuk delik aduan, jadi nggak ada yg ngadu atau ngegas pun, kalau ada info , penegak hukum bisa masuk sendiri kalau disitu dianggap sebuah pelanggaran. Tapi kalau dilihat dari proses yg udah dicairkan itu bukan bergerak atau berdiri sendiri, uangnya mungkin diterima anggota dewan, tapi proses dan cara uang tsb cair ? Semua prosesnya ada di Eksekutif, yaitu berawal dari Setwan sampai ke bagian Keuangan yg ada di Pemda. Mohon diluruskan bagi yg lebih faham kalau tanggapan ini salah atau kurang dan keliru. trims.πŸ™

Dan masih banyak lagi komen-komen warganet yang mengeritiki pencairan tunjangan perumahan 40 anggota DPRD yang diduga tanpa payung hukum.

Terpisah Toni salah seorang warga Inhu mengatakan,” Ini ibaratkan Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, Tapi, tungau di ujung lautan kelihatan,, Mengapa saya bicara seperti itu, Mereka para anggota DPRD sibuk dengan sidak sana sidak sini dengan sengaja mencari-cari proyek-proyek yang terbengkalai, tapi, mereka tidak tahu permasalahan kenapa proyek itu terbengkalai dan kenapa pemerintah tidak melanjutkan lagi pembangunannya. itu yang pertama.

Yang kedua mereka sibuk dengan pembahasan terkait APBD 2020 dengan TAPD dan Banggar, Sementara APBD 2020 sudah selesai dengan dibuktikan terbitnya SK Gubenur.

Yang tak habis pikir lagi, mereka oknum anggota DPRD mengatakan bahwa APBD tahun 2020 itu ilegal. Sementara tunjangan perumahan mereka tanpa ada payung hukum mereka tetap langgar, Sekarang itu yang ilegal itu APBD atau tunjangan perumahan,”tegas Toni,**HR




Tinggalkan Balasan